Peneliti MaPPI: Perlu Restrukturisasi Badan Pengawas di MA

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Dio Ashar Wicaksana berpendapat selama ini sistem pengawasan lembaga peradilan oleh Mahkamah Agung (MA) tidak berjalan secara efektif dan terkesan hanya sebagai formalitas.

Menurut Dio, sejak maraknya kasus suap yang melibatkan pejabat pengadilan, MA harus secepatnya merestrukturisasi Badan Pengawas MA agar bertanggung jawab langsung ke Publik.

Seperti misalnya menyederhanakan sistem pengawasan perkara dan membentuk sistem promosi serta mutasi yang lebih akuntabel.

"Ketua MA sebaiknya segera melakukan restrukturisasi Badan Pengawas MA," ujar Dio saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (2/7/2016).

Dio menjelaskan, saat ini secara struktur organisasi Badan Pengawas berada di bawah Sekretaris MA. Padahal, idealnya semua pengawasan internal secara struktural berada di bawah ketua lembaga agar menjadi lebih kuat.

"Ide-ide semacam itu sudah ada dalam Cetak Biru Reformasi MA, namun sampai detik ini tidak pernah dijalankan," kata Dio.

Selain itu, lanjut Dio, meskipun MA sudah membentuk tim investigasi sejak kasus Nurhadi mencuat, namun sampai saat ini publik belum tahu sejauh mana kinerja dan hasil yang sudah dicapai tim investigasi yang menyelidiki keterlibatan Sekretaris MA tersebut.

Berkaca dari pengalaman tersebut, Satgas Khusus Pengawasan yang dibentuk MA berpotensial menjadi semacam lembaga kosmetik. Seakan hadir namun sebenarnya bertujuan untuk mengaburkan dan melokasir masalah yang ada.

"Upaya MA yang menutup diri dan membuat semacam lembaga pengawasan kosmetik itu terlihat dalam kasus Nurhadi," ungkapnya. 

Seperti diketahui, KPK menangkap Santoso dan seorang staf pengacara pada Kamis (30/6/2016). Keesokan harinya, Santoso ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.

Selain Santoso, seorang pengacara bernama Raoul Adhitya Wiranatakusumah serta staf Raoul, Ahmad Yani, juga menjadi tersangka.

Diduga Raoul memberi uang suap kepada Santoso melalui Yani. KPK menemukan uang senilai 25.000 dolar dan 3.000 dolar dalam sebuah amplop dari tangan Santoso yang ditangkap ketika sedang menumpang ojek.

Sebagai tersangka penerima suap, Santoso dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau c atau Pasal 11Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 

Sementara RAW dan AY, yang diduga pemberi suap, disangkakan Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 

Penangkapan panitera di PN Jakarta Pusat sudah dua kali terjadi. Sebelumnya, pada 20 April lalu, KPK menangkap Edy Nasution, panitera PN Jakarta Pusat, terkait suap pengurusan sengketa perdata anak perusahaan Grup Lippo.

Dari Januari hingga Juni 2016, KPK 10 kali melakukan OTT. Lima di antaranya melibatkan aparatur pengadilan, dari hakim, panitera, hingga pejabat MA.