HUT ke-70, Polri Diharapkan Jadi Ujung Tombak Penegakan Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengatakan, di usianya yang ke-70, Polri harus mampu menjadi ujung tombak penegakan hukum di Indonesia.

Hal itu disampaikan Masinton terkait ulang tahun Polri ke 70 yang berlangsung hari ini, Jumat (1/7/2016).

"Apalagi di era reformasi ini, anggaran untuk Polri mengalami kenaikan yang pesat, dulunya anggaran Polri hanya Rp 5 triliun, sekarang sudah mencapai Rp 73 triliun per tahun," ujar Masinton saat dihubungi Kompas.com, Jumat (1/7/2016).

"Itu bukti bahwa Polri semakin diharapkan menjadi tulang punggung penegakan hukum di rezim sipil ini,"  kata dia.

Masinton menambahkan, dengan tanggung jawab besar yang diemban Polri saat ini, diharapkan Polri mampu segera mereformasi kelembagaannya agar lebih bersih, profesional, dan mengayomi masyarakat.

"Dengan Polri yang bersih, profesional, dan mengayomi masyarakat, maka Polri bisa semakin dipercaya masyarakat, dan mendapat hati di masyarakat, jangan seperti saat ini, dimana citra Polri masih dipandang negatif oleh masyarakat," tutur Masinton.

"Sehingga belum menjadi ujung tombak penegakan hukum di Indonesia," ucapnya.

Masinton pun mengingatkan, agar tunggakan kasus yang ada di kepolisian segera dituntaskan. Sebab, itu pulalah yang akan memengaruhi kredibilitas Polri di mata publik.

"Kalau tunggakan kasus-kasus itu tidak selesai, maka Polri sendiri yang nantinya akan mendapat citra negatif dari masyarakat, terutama kasus-kasus besar terkait tindak pidana korupsi, narkotika, perdagangan manusia, dan terorisme," ujar politisi PDI-P itu.