Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Kronologi Penangkapan Panitera PN Jakarta Pusat

Kompas.com - 01/07/2016, 16:38 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap M Santoso, Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (30/6/2016).

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan menjelaskan, awalnya pihaknya memantau rencana penyerahan uang di suatu tempat di Jakarta, dari seseorang kepada Santoso.

Santoso menerima uang tersebut dari Ahmad Yani, seorang staf kantor pengacara WK pada pukul 18.00 WIB.

Setelah penyerahan uang, KPK mengikuti Santoso yang menumpang ojek. Petugas kemudian menghentikan ojek yang ditumpangi Santoso di kawasan Matraman, Jakarta Pusat, pukul 18.20 WIB.

Saat digeledah, ditemukan dua amplop dari Santoso. Satu amplop berisi uang 25.000 dollar Singapura. Amplop lain berisi 3.000 dollar Singapura. Jika dikonversi, total uang tersebut sekitar Rp 273 juta, kurs 1 dollar Singapura = Rp 9.765.

Petugas KPK kemudian menangkap Ahmad Yani di Menteng. Menurut KPK, uang tersebut berasal dari Raoul Adhitya Wiranatakusumah, pengacara PT KTP.

KPK menduga, uang tersebut terkait perkara perdata yang diadili di PN Jakpus. PT DKI digugat secara perdata oleh PT MMS. Kedua perusahaan tersebut bergerak dibidang sumber daya.

"Tujuannya adalah untuk mememangkan perkara perdata PT KTP sebagai tergugat dengan PT MMS sebagai penggugat di PN Jakarta Pusat," kata Basaria.

Basaria menambahkan, pada Kamis siang sebelum penyerahan uang, majelis hakim PN Jakpus menolak gugatan PT MMS.

"Majelis hakim membacakan putusan yang memenangkan pihak tergugat dengan putusan gugatan tidak dapat diterima," ujar Basaria.

Setelah pemeriksaan, KPK menetapkan Santoso, AY, dan RAW sebagai tersangka. Namun, KPK masih memburu RAW sebagai tersangka pemberi suap.

KPK masih menyelidiki apakah ada penyerahan uang sebelumnya. KPK juga menyelidiki dugaan keterlibatan hakim dalam kasus tersebut.

Kompas TV KPK Tangkap Panitera Pengganti PN Jakpus
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Nasional
Jemaah Haji Dapat 'Smart' Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Jemaah Haji Dapat "Smart" Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Nasional
Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Nasional
Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Nasional
Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Nasional
Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Nasional
KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

Nasional
Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Nasional
PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

Nasional
Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Nasional
Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Nasional
Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Nasional
Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Nasional
DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

Nasional
Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com