Bertemu Menlu Filipina, Menteri Retno Minta Keselamatan 7 WNI Jadi Prioritas

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi telah bertemu dengan Menlu Filipina, Perfecto Rivas Yasay membahas upaya pembebasan tujuh WNI ABK yang disandera kelompok Abu Sayyaf.

Pertemuan tersebut dilakukan di Manila, Filipina, pada Jumat (1/7/2016).

“Pertemuan dengan Menlu Yasay sangat penting artinya untuk melanjutkan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Filipina dalam upaya pembebasan sandera,” ujar Retno dalam keterangan tertulisnya, Jumat.

Retno mengatakan, kedua negara sepakat mengintensifkan komunikasi dalam rangka pembebasan sandera.

Dalam pertemuan tersebut, Retno menyampaikan bahwa penyanderaan tidak dapat ditoleransi. Pemerintah Indonesia meminta Pemerintah Filipina dapat menjamin keamanan di wilayah perairan Laut Sulu.

(baca: Filipina Kerahkan 6.000 Tentara Kepung Lokasi Penyanderaan 7 WNI)

Retno juga menekankan bahwa keselamatan 7 WNI ABK menjadi prioritas utama dalam upaya pembebasan sandera.

Menanggapi hal itu, Menlu Yasay mengatakan bahwa Pemerintah Filipina akan berupaya keras mengakhiri tindakan kriminal yang kerap kali terjadi di laut Sulu. Hal ini sesuai komitmen Pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte.

Yasay memastikan bahwa Pemerintah Filipina akan melakukan koordinasi tertutup dengan otoritas Indonesia guna menciptakan kepastian keamanan di perairan Sulu.  

Yasay mengakui bahwa hubungan antara Filipina dengan Indonesia harus tetap terjalin. Pasalnya, hampir 96 persen kebutuhan batubara Filipina Selatan dipasok dari Indonesia.

(baca: Diizinkan Masuk Filipina, TNI Diminta Beri Efek Kejut ke Perompak)

Nilai perdagangan Indonesia dengan Filipina mencapai USD 4,6 Milyar, dengan surplus berada di pihak Indonesia (+USD 3.19 Milyar).

Maka dari itu, Perairan Sulu sangat penting bagi lalu lintas perdagangan batubara antara Indonesia dengan Filipina.

Kedua negara sepakat pengamanan di Laut Sulu segera dilakukan. Caranya, antara lain melalui penetapan “Sea Lane Corridor”. 

(baca: Panglima: TNI Tidak Masuk ke Filipina)

Kerja sama ini dapat segera dilakukan mengingat sudah adanya Border Patrol Agreement 1975, hasil pertemuan Trilateral Yogyakarta 5 Mei 2016, serta pertemuan kedua menteri pertahanan di Manila 26 Juni 2016 lalu.

Sebelumya, Pada 23 Juni 2016, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mendapat konfirmasi bahwa telah terjadi penyanderaan terhadap WNI ABK Kapal Tugboat Charles 001 dan Kapal Tongkang Robby 152.

Penyanderaan terhadap tujuh ABK Indonesia itu terjadi di Laut Sulu. Penyanderaan terjadi dalam dua tahap, yaitu pada 20 Juni sekitar pukul 11.30 waktu setempat dan sekitar 12.45 waktu setempat oleh dua kelompok bersenjata yang berbeda.

Retno menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia akan melakukan semua cara yang memungkinkan untuk membebaskan para ABK yang disandera melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Filipina.