Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi I DPR: Jangan Remehkan Efek Brexit

Kompas.com - 27/06/2016, 17:06 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Hanafi Rais menilai, Brexit yang terjadi di Inggris harus diwaspadai sebagai gejala yang mungkin saja terjadi terhadap ASEAN, yang kini tengah menjalankan praktik yang sama berupa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

"Brexit jangan dilihat dari sudut pandang ekonomi saja yang efeknya langsung terasa di moneter dan fiskal. Kalau dari sudut pandang itu saja jelas tidak terasa, tetapi itu harus dipahami sebagai fenomena sosial, politik, dan kultural juga," ucap Hanafi saat dihubungi Kompas.com, Senin (27/6/2016).

Hanafi menuturkan, Brexit merupakan titik kulminasi dari problem sosial dan politik di Inggris yang bisa pula dijadikan cermin di negara besar Eropa lainnya, seperti Belanda, Perancis, dan lainnya.

Hanafi memandang Brexit menjadi titik puncak keresahan dan kegelisahan sebagian masyarakat global sebagai efek dari berlangsungnya Uni Eropa (UE).

(Baca: Indonesia Siapkan Sejumlah Langkah Hadapi Dampak "Brexit")

"Yang paling dirasakan adalah kompetisi dengan para imigran yang masuk ke Inggris yang kemudian punya hak dan keuntungan yang sama. Itu membuat masyarakat Inggris sendiri terpinggirkan," tutur Hanafi.

Anak dari Amien Rais ini berpendapat, Brexit merupakan efek nyata dari konsep masyarakat dan negara yang semakin mengglobal, yang tergabung dalam sebuah region, layaknya UE. Dengan adanya integrasi negara ke dalam sebuah tata kelola pemerintahan regional, masuknya para imigran merupakan suatu hal yang tak terelakkan.

Hanafi pun menuturkan, hal itu nantinya menjadi tantangan bagi Indonesia yang juga tengah berada dalam sistem MEA. Dengan berjalannya MEA, migrasi penduduk untuk melakukan aktivitas ekonomi di belahan negara lain menjadi tak terhindarkan.

(Baca: Sebenarnya, Apa Saja Dampak "Brexit" Bagi Asia?)

Hal tersebut berpotensi memunculkan kesenjangan antara imigran dan penduduk asli, seperti yang terjadi di Inggris.

Seperti diberitakan sebelumnya, Inggris telah memutuskan untuk meninggalkan Uni Eropa (UE) setelah 43 tahun dalam referendum bersejarah, referendum Britain Exit (Brexit).

Rakyat Inggris yang memilih "keluar" atau 52 persen dengan perolehan suara sebanyak 17.410.742 orang, sedangkan yang memilih "bergabung" ada 48 persen dengan perolehan suara sebanyak 16.141.241 orang.

Kompas TV Menteri Keuangan: Gejolak Cuma Sementara
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com