Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perbaiki SDM, Tito Disarankan Teruskan Program untuk Polisi Gendut

Kompas.com - 24/06/2016, 13:58 WIB
Ayu Rachmaningtyas

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia Maswadi Rauf mengatakan Kapolri terpilih, Komjen Tito Karnavian, harus melakukan pembenahan insitusi Polri dan perbaikan mutu sumber daya manusia.

Salah satu program yang harus diteruskan, kata dia, adalah program menurunkan berat badan dan mengecilkan perut bagi polisi gendut.

"Program mengecilkan perut gendut bagus itu, kalau diteruskan. Itu termasuk juga memperbaiki kualitas SDM di Polri," kata Maswadi, saat dihubungi Kompas.com, Jum'at (24/6/2016).

(Baca: Puluhan Polisi Gendut Disuruh Lari Tengah Hari Bolong)

Menurut dia, kondisi fisik personel polisi juga harus diperhatikan, termasuk polisi gendut. Alasannya, menurut Maswadi, kegiatan polisi juga mengandalkan kekuatan fisik.

"Di jalan dapat dilihat banyak polisi yang masih gendut perutnya. Itu kan tidak pantas, maka perlu ada pembinaan SDM," ujar dia.

Pada tahun 2013-2014 lalu, program khusus bagi para polisi gendut sempat mendapatkan perhatian. Kepolisian sejumlah daerah mempersiapkan program yang harus diikuti para polisi berbadan gendut, seperti lari dan jogging pada siang hari.

(Baca: Polisi Gendut Disuruh Lari 5 Kilometer)

Peningkatan disiplin

Selain itu, lanjut Maswadi, perbaikan dan peningkatan disiplin para anggota Polri juga harus dilakukan. 

"Ini tugas berat juga, karena semakin banyak anggota polisi dari tamtama sampai perwira yang terlibat kasus narkoba," kata dia.

"Masalah ini perlu penanganan serius, baik pusat dan di daerah," tambah dia.

Maswadi mengatakan, Tito juga menjawab keresahan masyarakat atas praktik pungutan liar yang kerap dilakukan polisi lalu lintas.

"Anggota polisi di lalu lintas banyak yang menggunakan jabatannya untuk mencari uang. Ini perlu penertiban keras, jangan sampai masalah seperti ini tidak bisa diatasi," ujar Maswadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Nasional
Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Nasional
Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com