Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Imparsial: Kekerasan di Papua Bukan Catatan Hitam Tito

Kompas.com - 19/06/2016, 14:28 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Imparsial Al Araf mencatat sederet peristiwa kekerasan dan pengekangan kebebasan berpendapat di Papua saat Komjen (Pol) Tito Karnavian menjabat sebagai Kepala Polda Papua.

Namun, Al berpendapat bahwa hal itu tak bisa disebut sebagai catatan hitam Tito.

"Itu adalah bagian dari dinamika yang ada di Papua. Siapa pun pemimpin Polri ya pasti akan mengalami itu," ujar Al di Kantor Imparsial, bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/6/2016).

(Baca juga: Kisah Tito Karnavian, Pemuda Cerdas dari Palembang yang Pilih Jadi Polisi)

Al mengatakan bahwa sederet peristiwa itu lebih tepat dikaitkan dengan lemahnya peran negara secara umum terhadap penanganan kemiskinan dan konflik horizontal di bumi Papua.

"Polisi itu hanya variabel kecil saja di dalam menyelesaikan persoalan ini," ujar Al.

Ia melanjutkan, rentetan peristiwa kekerasan dan pengekangan kebebasan berpendapat di Papua lebih baik dijadikan tantangan bagi Tito demi penanganan ketertiban masyarakat lebih baik lagi.

"Hal itu justru menjadi tantangan bagi Tito agar tidak menangani konflik Papua dengan cara persuasif, tidak represif," ujar Al.

Tito ditunjuk Presiden sebagai Kapolri untuk menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang akan memasuki masa pensiun.

Nama dia secara resmi diserahkan pihak Istana ke DPR untuk disetujui, 15 Juni 2016 kemarin.

Komisi III DPR RI akan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test kepada Komjen Tito Karnavian pada Rabu (22/6/2016) pekan depan. (Baca juga: Novanto Harap Fit And Proper Test Tito Karnavian Rampung Pekan Ini)

Kompas TV Pencalonan Tito Terus Dapat Dukungan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com