Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tito Karnavian Jadi Calon Kapolri, Ini Komentar Budi Waseso

Kompas.com - 16/06/2016, 13:49 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso menilai Komisaris Jenderal Tito Karnavian layak memimpin Polri menggantikan Jenderal (Pol) Badrodin Haiti. Ia meyakini Polri bisa lebih baik di bawah kepemimpinan Tito.

"Pak Tito mudah bergaul dan bisa menyesuaikan diri. Kita lihat bagaimana beliau menjadi Kapolda Papua, Kapolda Metro Jaya," ujar Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/6/2016).

Menurut Budi, Tito memiliki rekam jejak yang sangat baik dan merupakan salah satu putra terbaik di Kepolisian. Bagi Budi, masalah angkatan kelulusan Akpol bukan masalah.

"Tidak terlalu banyak pengaruh soal senioritas, yang penting kemampuan. Kita sudah tahu sendiri kemampuan Tito," ujar mantan Kabareskrim Polri itu.

"Sekarang bagaimana kita semua memberikan dukungan agar Tito nantinya bisa melaksanakan tugas untuk kebaikan Polri yang akhirnya untuk kebaikan bangsa," sambung jenderal bintang tiga polisi itu.

(baca: Sempat Tolak Tawaran Jabatan Kapolri, Tito Karnavian Mengaku Tahu Diri)

Tito sebelumnya mengaku sudah mengantongi restu dari sejumlah seniornya di Polri untuk maju menjadi calon Kapolri.

Beberapa nama yang sudah diajaknya berkomunikasi antara lain Komjen Budi Gunawan, Komjen Budi Waseso hingga Komjen Syafrudin.

"Dari komunikasi kami, saya dapat kesan bahwa prinsip senior-senior mendukung. Tapi tentunya saya harus menunjukkan leadership agar dapat diterima," ujar Tito.

"Yang terpenting komitmen untuk memperbaiki institusi Polri," sambung dia.

(Baca: Badrodin: Semua Pejabat Polri Akui Keunggulan Tito Karnavian)

Tito ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai calon Kapolri untuk menggantikan Jenderal Pol Badrodin Haiti yang akan memasuki masa pensiun pada Juli 2016.

Rencananya, Kamis (16/6/2016) esok, pimpinan DPR akan melakukan rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi.

(Baca: Tito Karnavian, Jenderal Bintang Tiga Termuda dengan Segudang Prestasi)

Pimpinan DPR juga akan menggelar rapat paripurna untuk mengumumkan pencalonan Tito sebagai Kapolri.

Sementara, Komisi III DPR RI akan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Tito pada Rabu (22/6/2016) pekan depan.

Kompas TV Komisi III: Komjen Tito Potong Generasi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com