Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terduga Teroris di Surabaya Berencana Sasar Tempat Ramai dan Polisi

Kompas.com - 09/06/2016, 16:05 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tiga terduga teroris yang ditangkap di Surabaya berencana melakukan aksi di pusat keramaian Surabaya dan menyerang petugas keamanan. Sama seperti daerah lain, di Surabaya memang tengah dilakukan sejumlah operasi keamanan selama bulan puasa dan menjelang Lebaran.

"Ada indikasi mencoba mengganggu petugas keamanan yang sedang bertugas di hari raya. Rencana mereka akan melakukan aksi di bulan suci Ramadhan," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (9/6/2016).

Ketiga pelaku yang diamankan yaitu PHP, BRN, dan FN. Menurut Boy, ketiganya berencana menyerang di tempat umum dan kantor petugas keamanan.

Boy menganggap rencana mereka serupa dengan ledakan bom di Jalan Thamrin, Jakarta, pada pertengahan Januari 2016.

(Baca: Polri Sebut Teroris yang Ditangkap di Surabaya Terinspirasi ISIS)

"Mirip di Jalan Thamrin. Mereka menyasar petugas yang bertugas, yang sedang terlibat dalam operasi," kata Boy.

Menurut Boy, diperkirakan rencana penyerangan sudah dipersiapkan selama dua tahun sejak keduanya bebas dari kurungan penjara.

PHP pernah dipenjara karena terlibat kasus narkoba, sedangkan FN juga pernah ditahan karena kasus kriminal.

Hingga saat ini, penyidik Densus 88 masih melakukan pendalaman untuk mencari tahu rencana teror mereka lebih jauh.

(Baca: Densus 88 Sita Bom Rakitan Siap Pakai di Rumah Terduga Teroris Surabaya)

"Kami masih mencari lagi, mungkin akan ada petunjuk dari data-data di HP dan komputer. Penyidik Densus punya 7x24 jam untuk mengumpulkan bukti-bukti," kata Boy.

Saat dilakukan penangkapan, Densus 88 menyita barang bukti berupa tiga bom aktif berdaya ledak tinggi, dua pucuk senjata api laras panjang, senjata api laras pendek, cairan kimia, sangkur, dan ponsel.

Polisi menduga masih ada lagi pelaku di kelompok mereka yang belum tertangkap sehingga masih dilakukan pengembangan.

Kompas TV Densus 88 Bekuk 3 Teroris dan 1 Bom Rakitan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com