Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Sebut Daerah-daerah Tak Terpengaruh Isu PKI

Kompas.com - 03/06/2016, 22:47 WIB

KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, kondisi daerah-daerah tetap terkendali, aman, kondusif, dan tidak terpengaruh isu munculnya kembali Partai Komunis Indonesia (PKI) di Tanah Air.

"Mencermati perkembangan dinamika yang ada, sampai saat ini daerah cukup kondusif. Tidak ada pergerakan seperti yang disampaikan," kata Tjahjo di Istana Wakil Presiden di Jakarta, Jumat (3/6/2016).

Terkait isu yang disampaikan mantan tokoh militer Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein tentang adanya kemunculan lagi PKI yang siap mendeklarasikan diri pada 2017 mendatang, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) enggan berkomentar lebih jauh.

"Kalau Pak Kivlan menyampaikan opini semacam itu, silakan saja tanya beliau," kata Tjahjo.

(Baca juga: Mendagri: Saya Tidak Mau Ikuti Genderang Kivlan Zen)

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi bahwa isu kemunculan PKI tersebut terlalu berlebihan.

"Menurut saya, mungkin agak berlebihan mengenai pandangan bahwa PKI itu mau hidup lagi," kata Wapres Jusuf Kalla di Jakarta, Jumat.

Menurut Wapres Jusuf Kalla, komunisme merupakan ideologi yang sudah terbukti gagal diterapkan di negara-negara di dunia. Satu-satunya negara komunis di dunia ini adalah Korea Utara, dan itu pun secara pemerintahan telah gagal.

"Negara-negara yang asalnya komunis kan sudah menjadi kapitalis, (seperti) Rusia, China, Eropa Timur. Jadi, sebagai ideologi, mana mungkin itu berkembang pada saat itu ditolak oleh semua orang," ucap Kalla.

Salah satu purnawirawan TNI, Mayjen (Purn) Kivlan Zein, mengatakan, PKI sudah bangkit kembali dan siap mendeklarasikan diri pada 2017.

Terkait akan hal itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi hal tersebut santai.

"Kalau beliau tahu, tolong laporkan tempatnya di mana, nanti kami siap menindaklanjuti," ucap Luhut.

"Tanya saja beliau. Saya tidak dapat informasi. Saya punya banyak kuping, mata, tetapi badan intelijen belum dapat informasi itu," ujar Luhut.

(Fransiska Ninditya/ant)

Kompas TV Hati-Hati Pakai Atribut Palu Arit!
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com