Meski Muncul Pertentangan, Pemerintah Tetap Akan Tuntaskan Kasus 1965

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa pemerintah akan tetap mengupayakan penyelesaian kasus peristiwa 1965 meski hal tersebut akan menimbulkan pro dan kontra.

Luhut mengatakan, pemerintah telah menerima sembilan poin rekomendasi hasil simposium anti-Partai Komunis Indonesia (PKI) yang telah diserahkan oleh sejumlah purnawirawan TNI dan perwakilan organisasi masyarakat pada Jumat (3/6/2016) sore.

Sembilan poin rekomendasi tersebut akan disinkronkan dengan hasil simposium nasional 1965 yang sudah lebih dulu diterima pemerintah. Kedua rekomendasi ini akan menjadi pertimbangan pemerintah dalam menuntaskan peristiwa 1965. 

"Yang berbeda akan disatukan terlebih dulu, sebelum diserahkan kepada Presiden. Saat ini, kami masih menampung masukan dari tim Kejaksaan Agung dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Saya berharap dalam bulan ini sudah (diserahkan ke Presiden)," kata Luhut saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (3/6/2016).

(Baca: Isu PKI Dinilai Dimunculkan untuk Halangi Pengungkapan Kebenaran Tragedi 1965)

Selain itu, Luhut juga mengatakan bahwa rekomendasi yang akan diserahkan kepada Presiden pada dasarnya merupakan bentuk pengakuan pemerintah atas tragedi kemanusiaan pada peristiwa 1965 dan menyesali terjadinya tragedi tersebut.

Pemerintah, kata Luhut, akan berterus terang dan membuka semua fakta seputar peristiwa 1965 yang berhasil digali.

"Intinya kami akan terus terang, sudah berkali-kali kami sampaikan, kami menyesalkan peristiwa 1965, kira-kira begitu," ujar Luhut.

(Baca: Ini Sembilan Rekomendasi dari Simposium Anti PKI)

Sebelumnya, sejumlah purnawirawan TNI dan perwakilan organisasi masyarakat anti-Partai Komunis Indonesia (PKI) menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan di kantor Menko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat.

Dalam kesempatan itu, mereka menyampaikan hasil Simposium "Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain" yang diadakan beberapa waktu lalu di Balai Kartini.

Pimpinan Front Pembela Islam Rizieq Syihab mengatakan bahwa sembilan poin hasil simposium telah diserahkan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam upaya menyelesaikan kasus peristiwa 1965.

(Baca: Fadli Zon: Rekonsiliasi Berdasarkan Simposium 1965, Pemerintah Ngawur!)

"Kami bersama Gerakan Bela Negara telah menyampaikan sembilan poin hasil simposium yang diadakan di Balai Kartini kemarin. Itu sudah kami serahkan kepada Pak Menko Polhukam untuk diteruskan kepada Presiden," ujar Rizieq.

Selain itu, Rizieq juga menuntut pemerintah agar tidak meminta maaf kepada para keturunan anggota PKI.

Pemerintah pun diminta bersikap tegas untuk menindak setiap orang yang menyebarkan atribut, paham ideologi, dan kegiatan-kegiatan yang berpotensi menghidupkan kembali ideologi komunisme.

Menurut dia, PKI-lah yang seharusnya meminta maaf kepada negara Indonesia karena telah melakukan pengkhianatan dan pembantaian massal.

Selain Rizieq Syihab, beberapa perwakilan lain yang menemui Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan di antaranya Ketua Panitia Pelaksana Simposium Anti-PKI Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Kiki Syahnakri, Mayor Jenderal Purnawirawan TNI Kivlan Zen, dan Ketua Gerakan Bela Negara Budi Sudjana.