Fadli Zon: Rekonsiliasi Berdasarkan Simposium 1965, Pemerintah Ngawur!

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Fadli Zon mengatakan pemerintah harus mendengar rekomendasi dari simposium anti-PKI yang diselenggarakan oleh para purnawirawan dan sejumlah ormasdi Balai Kartini pada 1-2 Juni 2016.

Dia menambahkan, sembilan rekomendasi yang dihasilkan dari simposium tersebut merupakan bentuk suara masyarakat yang resah akan hadirnya kembali komunisme di Indonesia.

"Saya kira rekomendasi sangat rasional dan berdasarkan fakta sejarah jadi saya kira intinya rekomendasi harus didengar pemerintah. Ini masukan dari bawah dan didasarkan sejarah," ujar Fadli saat diwawancarai di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (2/6/2016).

(Baca: Menhan: Rekonsiliasi dengan Siapa, PKI? Orangnya Sudah pada Mati Kok)

Dia pun mengatakan jika semangat pemerintah memang menginginkan adanya rekonsiliasi, seharusnya tak boleh ada pemisahan dalam definisi pelanggaran HAM di masa lalu.

"Yang menjadi korban HAM itu siapa, korban HAM kok dipilih-pilih, harusnya korban HAM itu seluruhnya dari tahun 1948, kenapa harus dari tahun 1965 pertanyaannya. padi Pemerintah ngawurlah di simposium Aryaduta itu, tidak berdasarkan sejarah, tidak punya konsep yg jelas," tutur Fadli.

Simposium "Mengamankan Pancasila Dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain" pun resmi selesai. Simposium tersebut menghasilkan sembilan rekomendasi yang akan diserahkan kepada pemerintah.

(Baca: Ini Sembilan Rekomendasi dari Simposium Anti PKI)

Sembilan rekomendasi simposium tersebut dibacakan oleh Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI/POLRI Indonesia (FKPPI) pusat, Indra Bambang Utoyo di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (2/5/2016).

Salah satu isinya adalah meminta PKI dan pemerintah minta maaf kepada keluarga korban pembantaian PKI tahun 1948. Simposium juga meminta PKI dibubarkan.

Rekomendasi tersebut akan diserahkan kepada Pemerintah untuk menjadi pelengkap dari rekomendasi di Simposium Aryaduta.