Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Negara Maju Sedang Galau, Kita Bersyukur Punya Pancasila

Kompas.com - 01/06/2016, 11:58 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengatakan, bangsa Indonesia harus bersyukur memiliki Pancasila. Sebab, dalam sejumlah pertemuannya dengan pemimpin-pemimpin negara dunia, Jokowi melihat kegelisahan di antara mereka yang tidak memiliki sarana pemersatu.

"Negara maju sedang gelisah, sedang galau, sedang resah. Toleransi mereka terkoyak, solidaritas mereka terbelah, ketertiban sosial terganggu. Mereka dihantui terorisme dan ekstremisme," ujar Jokowi dalam pidato peringatan pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di Gedung Merdeka, Bandung, Rabu (1/6/2016) siang.

"Di tengah kegelisahan negara-negara dunia itu dalam menghadapi tantangan, kita itu beruntung mempunyai Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika, beradab dan menjaga toleransi. Indonesia bisa menjadi referensi negara lain dan semua itu karena kita punya Pancasila," lanjut dia.

(Baca: Di Bawah Rindangnya Pohon Sukun, Lima Butir Pancasila Itu Tercipta....)

Tidak hanya mensyukuri, Presiden mengajak seluruh bangsa mengamalkan Pancasila. Dengan Pancasila, Presiden mengatakan, tak ada alasan untuk pesimistis dalam menghadapi tantangan global.

Jokowi kemudian menirukan pernyataan Bung Karno tentang makna Pancasila dalam sebuah pertemuan internasional.

(Baca: Pidato Bung Karno 1 Juni, Tonggak Sejarah Lahirnya Pancasila)

"Kita ingat apa yang diiungkapkan Bung Karno pada 1 Juni 1945, gotong royong adalah pembangunan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu bersama, amal demi kepentingan semua, keringat untuk kebahagiaan semua. Holopis kuntul baris untuk kepentingan bersama. Inilah saran untuk jadi pemenang, yakni gotong royong," ujar Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Presiden mengumumkan bahwa 1 Juni diputuskan sebagai Hari Lahir Pancasila. Dalam keputusan presiden, mulai 2017, tanggal 1 Juni hari libur nasional. (Baca: Jokowi: 1 Juni Hari Lahir Pancasila, Diliburkan)

Kompas TV Nilai Pancasila Kian Luntur? (Bag 1)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

DPR Gelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang, Puan dan Cak Imin Absen

DPR Gelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang, Puan dan Cak Imin Absen

Nasional
Kolaborasi Kunci Kecepatan Penanganan Korban, Rivan A Purwantono Serahkan Santunan untuk Korban Laka Bus Ciater

Kolaborasi Kunci Kecepatan Penanganan Korban, Rivan A Purwantono Serahkan Santunan untuk Korban Laka Bus Ciater

Nasional
Hujan Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi hingga 22 Mei, Kewaspadaan Perlu Ditingkatkan

Hujan Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi hingga 22 Mei, Kewaspadaan Perlu Ditingkatkan

Nasional
Revisi UU MK Disepakati Dibawa ke Paripurna: Ditolak di Era Mahfud, Disetujui di Era Hadi

Revisi UU MK Disepakati Dibawa ke Paripurna: Ditolak di Era Mahfud, Disetujui di Era Hadi

Nasional
BMKG: Hujan Lebat Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi sampai Sepekan ke Depan

BMKG: Hujan Lebat Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi sampai Sepekan ke Depan

Nasional
Sekian Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

Sekian Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Nasional
Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

Nasional
Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

Nasional
Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

Nasional
MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

Nasional
Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Nasional
Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Nasional
Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Nasional
PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com