PBNU: Ada Lima Alasan PKI Tidak Boleh Ada di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Ada lima alasan komunisme dan Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak boleh kembali muncul di Indonesia. Dari segala aspek teologi, ideologi, sosial, politik, dan sejarah yang diajarkan paham ini sangat bertentangan dengan ajaran Indonesia sebagai negara demokrasi dan berideologi pancasila.

Hal tersebut dikatakan oleh, Seketaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Abdul Mun'in DZ dalam diskusi seminar dan dialog lintas generasi 'menyelamatkan generasi muda Indonesia dari bahaya komunisme', di Gedung Joang 45, Selasa (31/5/2016).

Ia mengatakan, dari segi teologi, komunisme telah melawan prinsip ketuhanan. Hal ini karena komunisme tidak mengenal adanya Tuhan. Sedangkan di Indonesia, dalam sila pertama Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa.

Selain itu, dari segi ideologi, komunisme tentu sangat berlainan dengan paham Pancasila. Perbedaan itu tertanam jelas dari butir Pancasila.

Dari segi sosial, kata Abdul, komunisme mengajarkan pertentangan kelas. Misalnya, pertentangan kelas antara buruh dan majikan, kaya dan miskin, tuan dan bawahan. Padahal, prinsip tersebut akan terus mengadu domba antara pihak yang merasa tertindas dan ditindas, sehingga tidak tercipta suasana yang harmonis.

"Indonesia tidak menanamkan prinsip itu, tidak ada pertentangan kelas. Kalau terus memperdebatkan kelas tidak akan selesai masalahnya dan akan ada terus ketegangan," ujar Abdul Mun'in.

Abdul juga mengatakan, dari segi politis, komunisme jelas mengajarkan bagaimana melakukan agitas dan propaganda kepada lawan politik. Sedangkan hal tersebut tidak dibenarkan. Pasalnya, Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai kebenaran dan jujur termasuk dalam berpolitik.

Dari nilai sejarah, pemberontakan yang dilakukan PKI di Indonesia tidak hanya sekali. Menurut dia, pemberontakan PKI dimulai sejak tahun 1926, 1945, 1958, 1950 dan terakhir tahun 1965.

Peristiwa 1965 dikenal sebagai pemberontakan PKI yang paling besar karena memakan banyak korban baik dari para jenderal TNI, masyarakat sipil, hingga anggota PKI.

"Pemberontakan yang dilakukan kan jelas tidak membawa keuntungan dan muslihat yang baik bagi bangsa. Karena Itu PKI tidak boleh ada kembali," kata Abdul.