Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dimyati: Tidak Ada Dualisme di Fraksi PPP DPR

Kompas.com - 27/05/2016, 16:02 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dimyati Natakusumah mengatakan, meski sengketa kepengurusan antara kubu Djan Faridz dan Romahurmuziy masih berlanjut, tetapi konflik tidak terjadi dalam Fraksi PPP di DPR.

Buktinya, Dimyati menghormati terpilihnya Ketua Fraksi PPP yang baru, yakni Reni Marlinawati yang berasal dari Kubu Romahurmuziy.

"Saya ucapkan selamat kepada Bu Reni Marlinawati sebagai ketua Fraksi PPP yang baru. Jadi ya karena keluarnya surat dari pimpinan DPR, ya sudah itu yang diakui. Tidak ada lagi dualisme-dualisme," ujar Dimyati, Sekretaris Jenderal versi kepengurusan Djan Faridz saat dihubungi, Jumat (27/5/2016).

Dimyati mengatakan, dua kubu di PPP masih akan bersengketa. Namun, dia kembali menegaskan sementara ini perombakan fraksi di DPR harus diterima.

(baca: Segelintir Loyalis Djan Faridz Dianggap Tak Ingin PPP Islah)

"Nanti ke depan kalau ada hasil putusan sengketanya kembali Pak Djan Faridz yang menang, ya kan tergantung apakah tetap Bu Reni yang dipertahankan atau ganti lagi," lanjut dia.

Dimyati menambahkan, selama ini jabatan ketua fraksi memang terus berubah.

"Sebelumnya ketua fraksi Pak Arsul. Terus Pak Epyardi. Ketiga saya. Keempat sekarang Bu Reni. Itu berbeda-beda terus," tutur dia.

(baca: Lulung Tetap Tak Mau Mengakui PPP Pimpinan Romahurmuziy)

Dia pun memastikan, meski terjadi konflik kepengurusan, suara PPP di fraksi tetap satu.

"Konflik masih berproses. Intinya PPP tetap sengketa, tapi fraksi di DPR hormati yang sudah diputuskan pimpinan DPR. Jangan pecah-pecah lah kalau di DPR," kata Dia.

Kepengurusan PPP kubu Romahurmuziy resmi dilantik pada pekan lalu. Kepengurusan yang dilantik ini adalah hasil dari Muktamar PPP di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, 8-10 April 2016.

Kepengurusan ini sudah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kepengurusan yang berjumlah 146 orang tersebut menampung kedua kubu.

Namun, Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz belum menerima hasil kepengurusan ini.

Kompas TV SK Kepengurusan Sah, PPP Akan Islah?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com