Segelintir Loyalis Djan Faridz Dianggap Tak Ingin PPP Islah

Kompas.com - 22/05/2016, 10:14 WIB
Pelantikan Pengurus DPP PPP 2016-2021 di Jakarta, Jumat (20/5/2016). KOMPAS.com/IHSANUDDINPelantikan Pengurus DPP PPP 2016-2021 di Jakarta, Jumat (20/5/2016).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorIndra Akuntono

JAKARTA, KOMPAS.com  Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani meminta Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz bersedia untuk islah. Terlebih lagi, lanjut dia, mayoritas politisi PPP kubu Djan yang sebelumnya tergabung dalam kepengurusan Muktamar Jakarta kini sudah bersedia bergabung dengan kepengurusan hasil Muktamar Islah. 

Kepengurusan tersebut sudah mendapat SK pengesahan dari Menkumham dan sudah secara resmi dilantik pada Jumat (20/5/2016) lalu.

"Secara keseluruhan terdapat 48 Pengurus Harian DPP PPP hasil Muktamar VIII PPP April 2016, yang sebelumnya merupakan pengurus DPP kubu Djan Faridz," kata Arsul dalam keterangan tertulisnya, Minggu (22/5/2016).

Di antara 48 pengurus itu, lanjut Arsul, ada 6 orang yang mendapatkan posisi sebagai wakil ketua umum. Mereka yakni Wardlatul Asriah Suryadharma Ali, Fernita Darwis, Nita Yudi, Arwani Thomafi, Tamam Achda, dan Mansur Kardi.

"Ratusan kader lainnya berislah dengan bergabung dalam kepengurusan tingkat provinsi (DPW) dan tingkat kabupaten/kota (DPC)," ucap anggota Komisi III DPR itu.

Arsul menambahkan, hanya Djan Faridz dan beberapa loyalisnya yang sampai saat ini belum bersedia islah. Padahal, mereka ini belum lama bergabung dengan partai berlambang Kakbah tersebut.

"Yang keukeuh belum mau islah itu sesungguhnya segelintir politisi mualaf di PPP. Di antara mereka, bahkan ada yang baru bergabung di PPP pada akhir tahun 2014. Jadi dalam Pileg April 2014 pun sepertinya belum memilih PPP," ucap Arsul.

Para politisi baru di PPP itu, lanjut Arsul, selalu menggunakan putusan MA dengan penyesatan informasi. Mereka menginfokan seolah-olah dalam putusan MA itu yang dikabulkan adalah gugatan Djan Faridz.

Menurut Arsul, putusan MA mengabulkan gugatan intervensi dari Majid Kamil, bukan mengabulkan gugatan Djan Faridz. Arsul menilai, prinsip hukum dalam perkara perdata adalah hanya pihak yang dikabulkan gugatannya yang berhak meminta putusan pengadilan dilaksanakan.

Majid Kamil sebagai pihak yang gugatannya dikabulkan sudah berislah dengan mengikuti Muktamar VIII PPP April 2016 lalu. Majid bahkan menjadi Pengurus Harian DPP PPP masa bakti 2016-2021 hasil Muktamar tersebut, dan menjabat sebagai Ketua Bidang Penguatan Ideologi PPP.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Jakarta, Medan Perang Pertama Hadapi Omicron

Menkes: Jakarta, Medan Perang Pertama Hadapi Omicron

Nasional
Menkes Budi: Antivirus Covid-19 dari Pfizer Datang Februari 2022

Menkes Budi: Antivirus Covid-19 dari Pfizer Datang Februari 2022

Nasional
Luhut Minta Waspadai Varian Omicron, Peningkatan Kasus di Jakarta Bisa Lebih Tinggi

Luhut Minta Waspadai Varian Omicron, Peningkatan Kasus di Jakarta Bisa Lebih Tinggi

Nasional
UPDATE 16 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,51 Persen

UPDATE 16 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,51 Persen

Nasional
UPDATE 16 Januari: Ada 8.605 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Januari: Ada 8.605 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 Januari: 710 Pasien Covid-19 Selesai Isolasi

UPDATE 16 Januari: 710 Pasien Covid-19 Selesai Isolasi

Nasional
Luhut Tegaskan Belum Ada Kasus Kematian Covid-19 Akibat Varian Omicron

Luhut Tegaskan Belum Ada Kasus Kematian Covid-19 Akibat Varian Omicron

Nasional
UPDATE 16 Januari: 166.505 Orang Diperiksa Covid-19, Positivity Rate 2,87 Persen

UPDATE 16 Januari: 166.505 Orang Diperiksa Covid-19, Positivity Rate 2,87 Persen

Nasional
Wapres Minta Pelaku Kejahatan Seksual Dihukum Seberat-beratnya

Wapres Minta Pelaku Kejahatan Seksual Dihukum Seberat-beratnya

Nasional
UPDATE 16 Januari: Bertambah 3, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.170 Jiwa

UPDATE 16 Januari: Bertambah 3, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.170 Jiwa

Nasional
Ingatkan Peningkatan Kasus Covid-19, Luhut Sebut Transmisi Lokal Lebih Tinggi

Ingatkan Peningkatan Kasus Covid-19, Luhut Sebut Transmisi Lokal Lebih Tinggi

Nasional
UPDATE 16 Januari: Bertambah 855, Kini Ada 4.271.649 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Januari: Bertambah 855, Kini Ada 4.271.649 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Antisipasi Puncak Kasus Omicron, Wapres Minta Warga Tidak Pergi ke Luar Negeri Dulu

Antisipasi Puncak Kasus Omicron, Wapres Minta Warga Tidak Pergi ke Luar Negeri Dulu

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Tembus 1.000, Luhut: Penegakan Prokes-Vaksinasi Itu Sangat Penting

Kasus Harian Covid-19 Tembus 1.000, Luhut: Penegakan Prokes-Vaksinasi Itu Sangat Penting

Nasional
Airlangga Sebut Jokowi Setuju Jumlah Penonton MotoGP Mandalika 100.000 Orang

Airlangga Sebut Jokowi Setuju Jumlah Penonton MotoGP Mandalika 100.000 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.