Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aburizal Dinilai Masih Lanjutkan Kepemimpinannya di Golkar sebagai Ketua Dewan Pembina

Kompas.com - 18/05/2016, 06:42 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro menilai ada kesinambungan kepemimpinan di Partai Golkar dari Aburizal Bakrie ke Setya Novanto.

Kesinambungan itu juga terlihat dengan posisi Aburizal saat ini, yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar.

"Tapi diberikan nuansa baru, yaitu kebersamaan dengan yang lain. Sehingga orang muda tetap mendapatkan ruang di kepengurusan," kata Siti saat dihubungi Kompas.com, Selasa (17/5/2016).

Menurut Siti, kepemimpinan di tubuh Partai Golkar akan lebih dipegang oleh Dewan Pembina. Menurut dia, Setya Novanto seperti menjabat ketua harian.

"Iya, day to day diserahkan kepada Novanto cs. Novanto tidak single. Ia ditopang oleh kekuatan dari para calon ketum yang kemarin belum lolos. Mereka itu bersepakat kemarin itu kalau saya saksikan secara cermat," ucap Siti.

Siti mengatakan, Golkar diri sedang berada dalam kondisi terpuruk setelah mengalami dualisme kepengurusan selama lebih dari setahun.

Untuk mengatasinya, kata dia, Golkar pun membangun kepemimpinan secara kolektif.

"Ending-nya mensyaratkan siapa pun yang keluar menjadi ketua umum itu juga harus mengadopsi semua kekuatan. Sehingga Golkar menjadi satu kesatuan keluarga besar yang solid," tutur Siti.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan, struktur Dewan Pembina Partai Golkar yang ada saat ini berbeda dengan yang ada saat kepemimpinan Soeharto pada era Orde Baru.

Kewenangan Dewan Pembina saat ini, lanjut dia, tidak sebesar kewenangan pada era Soeharto.

"Kalau Pak Harto bisa batalkan keputusan, kalau saya enggak bisa," kata Aburizal, Selasa.

Dewan Pembina nantinya akan memberikan rekomendasi kepada DPP terkait hal strategis, termasuk penentuan calon presiden dan pimpinan lembaga tinggi negara.

Rekomendasi dari Dewan Pembina juga tidak mengikat dan tidak harus dijalankan oleh DPP Golkar.

"Tapi ditulis di situ, harus diperhatikan secara sungguh-sungguh," ujar Aburizal.

Kompas TV Novanto Mampu Akhiri Konflik Golkar?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celcius pada Puncak Haji

Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celcius pada Puncak Haji

Nasional
Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Nasional
KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

Nasional
Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Nasional
Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Nasional
Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com