Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Gabung ke Pemerintah, Presiden PKS Yakin KMP Tetap Efektif

Kompas.com - 17/05/2016, 11:21 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengatakan, oposisi yang digalang Koalisi Merah Putih (KMP) tetap berjalan meski Partai Golkar telah resmi menyatakan keluar dan bergabung dengan pemerintahan.

Menurut Sohibul, oposisi yang dibangun merupakan komitmen bersama para anggota oposisi meski saat ini hanya berisikan Gerindra dan PKS.

Ketika ditanya apakah koalisi tetap efektif jika jumlahnya kalah jauh dibandingkan dengan jumlah partai yang tergabung di koalisi pemerintahan, Sohibul berpandangan, oposisi yang digalang akan tetap efektif.

"Insya Allah efektif," kata Sohibul dalam pesan singkat, Selasa (17/5/2016).

(Baca: Gerindra: KMP Kepanjangannya Sekarang "Kenangan Masa Pilpres")

Sohibul juga mengucapkan selamat atas terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar. Dia berharap dengan terpilihnya Novanto sebagai Ketum Golkar yang baru bisa semakin mengonsolidasikan semua elemen yang ada di dalam Golkar.

"Selamat mengemban amanah baru sebagai Ketum Golkar. Semoga Golkar makin solid dan kontributif bagi bangsa dan negara," kata Sohibul.

Golkar sebelumnya memutuskan keluar dari KMP, koalisi bentukan pada masa Pemilihan Presiden 2014.

Keputusan itu diambil saat sidang paripurna Munaslub Golkar, Senin (16/5/2016) malam. (Baca: Resmi, Golkar Nyatakan Keluar dari KMP)

"Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi keputusan Munas Partai Golkar tentang posisi Partai Golkar dalam Koalisi Merah Putih," kata Sekretaris Pimpinan Sidang Munaslub, Siti Aisyah.

Reposisi Golkar di dalam KMP dilakukan seiring dukungan partai berlambang pohon beringin itu kepada pemerintah. Secara tegas, sikap itu sebelumnya telah disampaikan saat Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar awal tahun ini.

(Baca: Setya Novanto: Golkar Akan Dukung Pemerintah, Kami Punya Semuanya)

"Keputusan Golkar untuk mendukung pemerintahan Jokowi-JK harus ditindaklanjuti dengan upaya nyata Partai Golkar demi menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com