Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasyim Muzadi Minta Kelompok Anti-Pancasila Ditindak Tegas

Kompas.com - 14/05/2016, 23:10 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Nahdlatul Ulama (NU) Hasyim Muzadi meminta pemerintah untuk tegas menindak kelompok-kelompok anti-Pancasila.

"Termasuk terhadap mereka (organisasi masyarakat) yang mengklaim memperjuangkan ajaran agama tertentu," ujar Hasyim saat memberikan ceramah peringatan Isra Miraj di hadapan warga negara Indonesia, Kuala Lumpur, Sabtu (14/5/2016).

Ia mengatakan, dasar dan cita-cita kebangsaan Indonesia sudah lama disepakati oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk umat Islam.

Misalnya seperti yang terjadi pada 1983. Ia menjelaskan, saat itu para alim ulama Nahdlatul Ulama menggelar Musyawarah Nasional (Munas) di Pondok Pesantren KH As’ad Syamsul Arifin-Salafiyah Syafi’iyah, Sukorejo, Jawa Timur.

Salah satu keputusan pentingnya, yakni menyepakati bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan akidah Islam.

"Nahdlatul Ulama termasuk ormas Islam yang pertama-tama menerima Pancasila, tiada lain karena NU meyakini bahwa melalui Pancasila, warga NU dapat menyebarkan Islam yang rahamatan lil’alamin," kata anggota dewan pertimbangan presiden itu.

Menurut dia, jika saat ini masyarakat Indonesia kembali mempermasalahkan ideologi bangsa, maka bukan hanya akan membuat kemunduran. Namun, itu juga berpotensi memecah keutuhan bangsa.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah secara resmi sudah membubarkan organisasi massa atau ormas besar yang secara terang-terangan mendeklarasikan anti-Pancasila.

"Kita tidak boleh main-main dengan kelompok atau perorangan yang anti-Pancasila," kata Tjahjo di sela kegiatan Rembuk Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia di Purwakarta, Senin (9/5/2016).

Namun dia tak mau menyebutkan nama ormas yang dibubarkan itu karena bukan kewenangan Kemendagri.

"Karena yang berwenang itu bukan saya, tetapi Polri dan Jaksa Agung," tutur Tjahjo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/5/2016).

Kompas TV Hina Lambang Negara, Ini Hukumannya
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com