Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akom Akan Patuhi Aturan Main Munaslub Golkar

Kompas.com - 29/04/2016, 17:52 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon ketua umum Partai Golkar Ade Komarudin menegaskan akan mengikuti keputusan rapat pleno DPP Partai Golkar, Kamis (28/4/2016) kemarin berkaitan dengan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.

Hal itu termasuk soal kewajiban setor Rp 1 miliar bagi setiap calon ketua umum yang maju.

"Tentu semua keputusan itu yang terbaik untuk menentukan kepentingan dan kebesaran partai," ujar Ade seusai acara diskusi di Jakarta, Jumat (29/4/2016).

"Saya tidak berhak untuk membantah dan saya merupakan kader partai yang loyal," imbuh dia.

Akom, demikian Ade Komarudin kerap disapa, juga menyinggung soal biaya transport yang dalam rapat pleno DPP kemarin disepakati bahwa angkanya akan disesuaikan dengan masing-masing jarak.

(Baca: Golkar Patok Setoran Rp 1 M untuk Setiap Caketum)

Ia pun menyetujui keputusan tersebut. Namun dengan syarat, panitia Munaslub dapat menetapkannya secara baik dan adil.

"Saya kira juga jauh dari kampungnya masing-masing. Tidak boleh mereka dirugikan karena kepentingan Munaslub," ujar Akom.

Panitia pengarah Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar telah menetapkan besaran iuran yang akan dibayarkan oleh setiap bakal calon ketua umum. Masing-masing calon dibebankan iuran Rp 1 miliar untuk penyelenggaraan.

(Baca: Munaslub Golkar, Kongres Demokrat, dan "Hujan" Duit...)

Pelaksanaan Munaslub Partai Golkar diperkirakan akan memakan biaya Rp 47 miliar. Estimasi itu diambil setelah dikurangi biaya uang saku bagi setiap pengurus DPD Golkar tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Sementara itu, untuk uang transportasi, telah disepakati bahwa uang tersebut disesuaikan dengan daerah asal peserta.

Peserta yang datang dari daerah yang lebih jauh akan mendapatkan uang transportasi lebih besar. Sebaliknya, yang daerahnya lebih dekat akan mendapatkan uang transportasi lebih sedikit.

Kompas TV Golkar Siap Lakukan Munaslub
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com