Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

5 Pekerja Proyek KA Cepat yang Ditangkap TNI AU adalah WN China

Kompas.com - 27/04/2016, 14:38 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Lima pekerja asing yang diamankan TNI Angkatan Udara di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta, merupakan warga negara China.

Mereka diamankan setelah memasuki area Pangkalan TNI AU di Halim dan melakukan pengeboran proyek kereta cepat, tepatnya di tepi jalan tol ruas Halim, Km 3,2, pada Selasa (26/4/2016).

Kepala Bagian Humas dan Tata Usaha Direktorat Jenderal Imigrasi Heru Santoso Ananta Yudha  mengatakan, mereka kini diamankan oleh Imigrasi Kelas 1 Jakarta Timur.

"Diduga pelangaran keimigrasian dengan tidak bisa menunjukkan dokumen perjalanan serta izin tinggal," kata Heru dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/4/2016).

Mereka yang diamankan berinisial CQ, ZH, XW, WJ, dan GL. Saat diperiksa, CQ hanya memperlihatkan fotokopi paspor. Zh menunjukkan Kitas, sedangkan XW menunjukkan identitas Republik Rakyat China.

Adapun WJ dan GL tidak mampu memperlihatkan dokumen apa pun kepada petugas.

Heru menjelaskan, setelah dilakukan pemeriksaan, mereka memang bekerja dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Namun, pihaknya merasa perlu mencari informasi lebih detail soal mereka.

Untuk itu, pihak Imigrasi akan bekerja sama dengan TNI AU untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama TNI Wieko Syofyan sebelumnya mengatakan, selain lima WNA, pihaknya juga mengamankan dua warga Indonesia.

(Baca: Masuk Area Halim, 7 Pekerja Proyek LRT Ditangkap TNI AU, 5 di Antaranya WN Asing)

Mereka, kata Syofyan, merupakan pekerja PT Geosentral Minning, mitra dari PT Wika yang mengerjakan proyek KA cepat.

Tentang proyek KA cepat yang dikerjakan di area TNI AU, kata Syofyan, memang belum ada koordinasi sebelumnya. Oleh sebab itu, pihaknya melakukan tindakan terhadap pihak yang menerobos wilayahnya.

(Baca: Lima WNA China yang Ditangkap di Halim Bukan Tentara)

"Ya, karena belum ada informasi soal proyek itu, makanya kami tangkap karena dia masuk tanpa koordinasi. Tetapi, nanti saja dilihat gimana ke depannya," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com