Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal "Panama Papers", JK Minta Publik Tak Langsung Vonis Luhut sebagai Penjahat

Kompas.com - 25/04/2016, 20:30 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan disebut-sebut tercantum dalam dokumen "Panama Papers".

Wakil Presiden Jusuf Kalla pun langsung menanggapi hal itu. Ia meminta publik tidak langsung memvonis Luhut sebagai penjahat.

"Jangan Anda semua langsung vonis 'Wow masuk Panama Papers, penjahat', jangan!" ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (25/4/2016).

Menurut Wapres, tidak semua nama yang tercantum di dalam Panama Papers merupakan orang-orang yang terlibat kriminal.

(Baca: Ini Bantahan Luhut soal Investigasi "Majalah Tempo" Terkait "Panama Papers")

Bahkan, kata Kalla, pada halaman pertama dokumen itu disebutkan bahwa tidak semua nama-nama yang tercantum dalam Panama Papers memiliki kesalahan.

"Jadi tergantung isi apa Panama Papers itu, tidak berarti semua yang masuk langsung kriminal, tidaklah. Yah. Jangan lupa kalau Anda baca Panama Papers, catatan halaman pertama mengatakan tidak smua nama ini berarti kriminal," kata Wapres.

Bisa jadi, ucap Kalla, banyaknya nama pengusaha yang masuk ke dalam daftar Panama Papers justru untuk mencari modal di tengah krisis ekonomi.

(Baca: Fadli Zon: Di Negara Lain, Pejabat yang Masuk "Panama Papers" Mengundurkan Diri)

Ia tak mempersoalkan modal dari luar tesebut digunakan di dalam negeri. Bagi Kalla, selama para pengusaha itu membayar pajak sesuai ketentuan, maka itu tak masalah.

"Yang salah kalau tidak bayar pajak tapi simpan keluar negeri itu salah," ucap Kalla.

Sebelumnya, berdasarkan investigasi majalah Tempo, nama Luhut tercantum dalam Panama Papers, dokumen firma hukum asal Panama Mossack Fonseca, yang melayani jasa pembuatan perusahaan cangkang.

(Baca: Terkait "Panama Papers", Luhut Dipanggil Presiden)

Luhut, berdasarkan investigasi yang dimuat di majalah itu, tercatat sebagai Direktur Mayfair International Ltd yang terdaftar di Seychelles. Saham Mayfair dimiliki oleh PT Buana Inti Energi dan PT Persada Inti Energi.

PT Buana Inti Energi ialah salah satu anak perusahaan PT Toba Sejahtera yang didirikan pada 2004 oleh Luhut.

Luhut Binsar Pandjaitan sendiri membantah telah memiliki perusahaan di luar negeri seperti yang disebutkan dalam daftar "Panama Papers".

"Saya tidak pernah terlibat soal itu dan saya tidak tahu apa pun mengenai perusahaan Mayfair itu," ujar Luhut di kantor Kemenko Polhukam.

Kompas TV Nama Menko Polhukam Terkuak Dalam Panama Papers
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com