Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Geledah Ruang Kerja Sekretaris MA

Kompas.com - 21/04/2016, 12:01 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan penggeledahan di ruang kerja Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi, Kamis (21/4/2016).

Belum diketahui secara pasti apakah penggeledahan itu terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Rabu (20/4/2016).

"Benar ada penggeledahan, informasi yang saya terima seperti itu," ujar Juru Bicara MA Suhadi, saat dihubungi, Kamis.

Suhadi mengatakan, belum ada informasi resmi dari KPK yang menjelaskan kaitan antara penyidikan yang dilakukan KPK dan penggeledahan di ruang kerja Nurhadi.

"Kalau ruangan Sekretaris, bisa saja soal administrasi kantor MA, tetapi kita belum tahu terkait apa," kata Suhadi.

Seperti dikutip harian Kompas, KPK menangkap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution. Edy ditangkap setelah diduga menerima suap dari seorang berinisial DAS.

DAS diduga bekerja untuk salah satu jaringan konglomerasi besar di Indonesia. Pekerjaan DAS antara lain mengurus hal-hal yang terkait dengan sengketa hukum dari jaringan konglomerasi besar itu. Namun, pekerjaan itu dilakukan DAS melalui jalur tidak resmi.

DAS juga ikut ditangkap KPK setelah diduga menyuap Edy sebesar Rp 50 juta. Keduanya ditangkap di sebuah hotel di kawasan Senen, Jakarta Pusat, sekitar pukul 10.00, kemarin.

Dari informasi yang diperoleh Kompas, penyuapan yang diduga dilakukan DAS kepada Edy itu untuk mengamankan sengketa perkara perdata dari salah satu anak perusahaan jaringan konglomerasi yang beralamat di Karawaci, Tangerang, dan Cikarang, Bekasi, itu.

Sengketa yang melibatkan jaringan konglomerasi itu di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yang terletak dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diduga tidak hanya satu perkara.

KPK rencananya akan memberikan penjelasan resmi pada Kamis siang.

Kompas TV Panitera Ditangkap, PN Tolak Komentar Banyak
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Projo Sebut Jokowi Sedang Kalkulasi untuk Gabung Parpol

Projo Sebut Jokowi Sedang Kalkulasi untuk Gabung Parpol

Nasional
Ingatkan Kasus Covid-19 Masih Ada, Kemenkes Imbau Tetap Lakukan Vaksinasi

Ingatkan Kasus Covid-19 Masih Ada, Kemenkes Imbau Tetap Lakukan Vaksinasi

Nasional
Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Judi Online, Ketuanya Menko Polhukam

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Judi Online, Ketuanya Menko Polhukam

Nasional
PPP Kecewa MK Tolak Gugatannya Terkait Pileg 2024

PPP Kecewa MK Tolak Gugatannya Terkait Pileg 2024

Nasional
Disiapkan PKB Maju Pilkada Jakarta, Ida Fauziyah: Masih Diproses ...

Disiapkan PKB Maju Pilkada Jakarta, Ida Fauziyah: Masih Diproses ...

Nasional
Djoko Susilo Ajukan PK Kedua, Pengacara: Ada Novum yang Bisa Membebaskan

Djoko Susilo Ajukan PK Kedua, Pengacara: Ada Novum yang Bisa Membebaskan

Nasional
Rakernas Pertama Tanpa Jokowi, PDI-P: Tidak Ada Refleksi Khusus

Rakernas Pertama Tanpa Jokowi, PDI-P: Tidak Ada Refleksi Khusus

Nasional
Ida Fauziyah Sebut Anies Baswedan Masuk Radar PKB untuk Pilkada DKI 2024

Ida Fauziyah Sebut Anies Baswedan Masuk Radar PKB untuk Pilkada DKI 2024

Nasional
Soal Undangan Jokowi ke Rakernas PDI-P, Puan: Belum Terundang

Soal Undangan Jokowi ke Rakernas PDI-P, Puan: Belum Terundang

Nasional
Kata Kemenkes soal Gejala Covid-19 Varian KP.1 dan KP.2 yang Merebak di Singapura

Kata Kemenkes soal Gejala Covid-19 Varian KP.1 dan KP.2 yang Merebak di Singapura

Nasional
Dewas Sebut KPK Periode Sekarang Paling Tak Enak, Alex: Dari Dulu di Sini Enggak Enak

Dewas Sebut KPK Periode Sekarang Paling Tak Enak, Alex: Dari Dulu di Sini Enggak Enak

Nasional
MK Sebut 106 Sengketa Pileg 2024 Masuk ke Tahap Pembuktian Pekan Depan

MK Sebut 106 Sengketa Pileg 2024 Masuk ke Tahap Pembuktian Pekan Depan

Nasional
Ingatkan Tuntutan Masyarakat Semakin Tinggi, Jokowi: Ada Apa 'Dikit' Viralkan

Ingatkan Tuntutan Masyarakat Semakin Tinggi, Jokowi: Ada Apa "Dikit" Viralkan

Nasional
Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas Pj Kepala Daerah

Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas Pj Kepala Daerah

Nasional
Sri Mulyani Irit Bicara Soal Skema 'Student Loan' Imbas UKT Mahal

Sri Mulyani Irit Bicara Soal Skema "Student Loan" Imbas UKT Mahal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com