Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SMRC: Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Jokowi Semakin Meningkat

Kompas.com - 17/04/2016, 16:36 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan mengatakan, tingkat kepuasan masyarakat Indonesia terhadap kinerja pemerintah semakin meningkat sejak Joko Widodo (Jokowi) terpilih sebagai Presiden.

Menurut Djayadi, terlihat peningkatan yang signifikan dari hasil survei yang dilakukan pada Desember 2015, hanya 53 persen warga menyatakan puas dengan kinerja Jokowi.

Kemudian, pada Maret 2016, angka meningkat menjadi 59 persen, sedangkan saat ini hanya sekitar 39 persen warga yang menyatakan tidak puas.

Angka tersebut didapat dari hasil survei di lapangan yang dilakukan pada 22-30 Maret 2016 dengan melibatkan 1.220 responden berusia 17 tahun ke atas di 34 provinsi.

(Baca: Jokowi Akan Keluarkan Moratorium Lahan Sawit dan Tambang)

"Tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah semakin meningkat. Yang tidak puas juga menurun, saat ini hanya sekitar 39 persen," ujar Djayadi saat memberikan keterangan di kantor SMRC, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/4/2016).

Selain itu, Djayadi juga menuturkan, lebih dari 80 persen warga menilai bahwa bangsa ini sedang berjalan ke arah yang benar.

Angka ini merupakan sentimen positif tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Padahal, hasil survei bulan Desember 2015 hanya menunjukkan angka 72 persen.

Menurut Djayadi, fakta itu merupakan modal politik adalah hal yang sangat penting bagi perjalanan pemerintah Jokowi ke depan.

"Hasil survei tersebut menunjukkan tingginya optimisme warga dengan masa depan Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi," kata Djayadi.

Kompas TV Sinergi Perencanaan & Penerapan Anggaran
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com