Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenlu: Tak Ada Laporan WNI Jadi Korban Gempa di Ekuador

Kompas.com - 17/04/2016, 14:23 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia menyampaikan rasa simpati dan belasungkawa terhadap pemerintah dan rakyat Ekuador, khususnya kepada korban dan keluarga korban, atas terjadinya gempa besar.

Gempa bermagnitudo 7,8 itu terjadi di pantai tengah Ekuador dengan pusat gempa berjarak 173 kilometer dari ibu kota Ekuador, Quito, Sabtu (16/4/2016) waktu setempat.

Hal tersebut diutarakan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (17/4/2016).

Arrmanatha mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki oleh Kementerian Luar Negeri RI, hingga saat ini, setidaknya ada 41 orang meninggal dunia. (Baca: Terus Bertambah, Korban Tewas Gempa Ekuador Jadi 41 Orang)

Beberapa gedung serta jembatan dilaporkan runtuh di kota Manta dan Guayaquil akibat gempa tersebut. (Baca: Gempa Bermagnitudo 7,8 di Ekuador, Warga Berhamburan ke Jalan-jalan)

"Pemerintah setempat telah menyatakan keadaan darurat nasional dan mengeluarkan peringatan tsunami. Evakuasi di daerah pesisir pantai Ekuador terus dilakukan," ujar Arrmanatha Nasir.

Lebih lanjut, ia menerangkan, dari hasil koordinasi, didapat informasi bahwa sejauh ini tidak ada laporan warga negara Indonesia yang menjadi korban gempa. Mereka dilaporkan dalam keadaan baik.

Dari data KBRI Quito, jumlah WNI yang berada di Ekuador berjumlah sekitar 45 orang. Sebagian besar tinggal di daerah pegunungan. Dua orang WNI pelaut terdata tinggal di daerah Manta, dekat lokasi gempa.

Saat ini, menurut Arrmanatha, KBRI Quito terus memantau keadaan para WNI dan telah mengeluarkan imbauan kepada para WNI untuk tetap waspada.

Selain itu, KBRI Quito juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk menghindari bepergian ke daerah pesisir pantai Ekuador.

"KBRI Quito akan terus berkoordinasi dengan otoritas setempat serta jaringan masyarakat Indonesia di Ekuador untuk memonitor perkembangan situasi pasca-gempa," ucapnya.

Masyarakat Indonesia yang ingin memastikan kondisi keluarga yang ada di Ekuador bisa menghubungi hotline KBRI Quito +593 99 727 8520 dengan Herman.

Kompas TV Gempa 5,9 SR Guncang Bengkulu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com