ICW Nilai Tepat MA Perberat Vonis Sutan Bhatoegana

JAKARTA, KOMPAS.com - Diperberatnya hukuman kepada mantan Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana oleh Mahkamah Agung dinilai sangat tepat. MA memperberat hukuman Sutan dari 10 tahun menjadi 12 tahun penjara.

"Upaya ini sangat rasional hakim menjatuhkan putusan berat, karena hakim melihat fakta persidangan yang bersangkutan juga bertele-tele dan tidak mengakui perbuatannya," ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz saat dihubungi, Jumat (15/4/2016).

"Pertimbangan hakim kemudian diperkuat oleh MA," imbuhnya.

Donal menilai, hukuman tersebut cukup memberikan efek jera bagi Sutan. Terlebih ditambah dengan perampasan aset, hukuman denda dan pencabutan hak politik. (baca: Perberat Hukuman, MA Larang Sutan Bhatoegana Dipilih Jadi Pejabat Publik Lagi)

Dalam hal pencabutan hak politik, lanjut dia, layak diberikan karena Sutan melakukan penyalahgunaan kekuasaan politik sebagai anggota Dewan.

"Hakim mencabut hak politik, itu sesuatu yang sangat tepat," kata dia.

Namun, hukuman tersebut tak lantas bisa menularkan efek jera kepada anggota Dewan lainnya. Donal menilai, hal tersebut sulit diukur.

Sebab, setelah kasus Sutan bergulir, rentetan kasus korupsi yang menyeret nama anggota Dewan masih banyak terjadi.

Menurut dia, tuntutan maksimal perlu dilakukan oleh jaksa terhadap terdakwa korupsi. Selain itu, dalam konteks yang lebih luas perlu ada pembenahan sistem oleh negara agar celah-celah korupsi dapat berkurang.

Misalnya, bagaimana mencegah pola-pola permainan anggaran.

"Sehingga kita tidak berkutat dari kasus ke kasus saja, begitu," imbuhnya.

MA sebelumnya memperberat hukuman Sutan dari 10 tahun menjadi 12 tahun penjara. Sutan selaku anggota legislatif yang memegang kekuasaan elektoral dinilai telah melukai kepercayaan rakyat dengan melakukan korupsi politik.

Sutan memanfaatkan jabatannya sebagai anggota legislatif untuk menerima suap terkait pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan Tahun 2013 untuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Pertimbangannya banyak. Namun salah satunya, ini merupakan korupsi politik. Dia anggota DPR yang memegang kepercayaan rakyat, menyandang kekuasaan elektoral yang dipercaya rakyat, tapi justru menyalahgunakan kepercayaan itu," ujar Ketua Kamar Pidana MA sekaligus Ketua Majelis Kasasi Artidjo Alkostar kepada Kompas (13/4).

Selain terkait korupsi politik, kata Artidjo, Sutan juga berperan aktif menghubungi mantan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Waryono Karno.

Majelis kasasi yang beranggotakan Hakim Agung MS Lumme dan Abdul Latief menolak kasasi Sutan dan mengabulkan kasasi jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi serta menjatuhkan pidana melebihi tuntutan jaksa.

MA juga mengabulkan tuntutan jaksa untuk merampas tanah seluas 1.194,38 meter persegi di Medan, Sumatera Utara, dan sebuah mobil Toyota Alphard.