Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat Ricuh Dinilai Jadi Bukti Lambatnya Kinerja Pimpinan DPD

Kompas.com - 12/04/2016, 12:21 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menilai, ricuhnya Dewan Perwakilan Daerah disebabkan ketidakpuasan para anggotanya.

Salah satunya terkait kinerja pimpinan yang lamban. Hal tersebut seringkali menghambat kinerja para anggota DPD.

"Kadang-kadang anggota DPD nya sudah mau melangkah agak jauh, tapi terkendala di dalam pikiran atau adminiatrasi ya g dibuat oleh unsur pimpinan," kata Ray saat dihubungi, Selasa (12/4/2016).

Dia mencontohkan, mengenai kewenangan DPD ikut terlibat dalam pembahasan Undang-Undang, meski tak terlibat dalam penetapan hasil UU.

Kewenangan tersebut telah diakomodasi Mahkamah Konstitusi namun DPD juatru memberi kesan seakan mereka enggan memanfaatkan kesempatan itu. Sekalipun terlibat, hanya terbatas pada pelibatan pembahasan namun tak ada upaya untuk meninggalkan kesan untuk menunjukkan bahwa mereka bisa diperhitungkan.

"Intinya, DPD di bawah kepemimpinan ini semuanya berjalan seperti tidak ada terobosan," ujarnya.

Selain itu, Ray mengaku mendengar adanya rasa kesal dari para anggota karena unsur pimpinan tak banyak berkantor, terutama Ketua DPD Irman Gusman yang sudah menjabat dua periode.

Menurut dia, dapat terlihat kinerja Irman yang terlihat tak optimal dalam periode kepemimpinannya itu.

"Kalau ada geliat ini, beliau lebih lama di DPD nya melakukan apa, memperbaiki apa, mengadvokasi apa, mendorong anggota untuk melakukan tindakan-tindakan yang positif bagi kepentingan publik, misalnya. saya pikir tuntutan-tuntutan seperti itu akan kandas," tutur Ray.

"Tinggal soal mau enggak unsur pimpinan DPD ini berubah. Jangan selalh berlindung di bawah ketentuan," imbuhnya kemudian.

Ketentuan yang dimaksud adalah Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Ray menyebutkan, ketentuan mengenai mosi tidak dikenal dalam peraturan tersebut. Maka ketika sejumlah anggota DPD melayangkan mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPD, maka tak lantas dapat melengserkan mereka.

Oleh karena itu, untuk kembali mengembalikan kepercayaan anggotanya, kata Ray, Irman beserta pimpinan DPD lainnya harus mau bekerja lebih optimal dan membuat terobosan.

Salah satunya bagaimana untuk terus menerus memperbaiki mekanisme, mendorong dan mendesak supaya rapat di DPR, anggota DPD juga dilibatkan.

"Memotivasi anggota DPD untuk betul-betul aktif, melakukan tindakan-tindakan positif meski tidak diatur dalam UU, misalnya. Kalau mereka mau melakukan itu, mosi tidak percaya ini bisa kandas di tengah jalan," tutur Ray.

 

Kompas TV Rapat Paripurna DPD Diwarnai Kericuhan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hari Kedua Kunker di Sultra, Jokowi Akan Tinjau RSUD dan Resmikan Jalan

Hari Kedua Kunker di Sultra, Jokowi Akan Tinjau RSUD dan Resmikan Jalan

Nasional
Serba-serbi Isu Anies di Pilkada DKI: Antara Jadi 'King Maker' atau Maju Lagi

Serba-serbi Isu Anies di Pilkada DKI: Antara Jadi "King Maker" atau Maju Lagi

Nasional
Diresmikan Presiden Jokowi, IDTH Jadi Laboratorium Pengujian Perangkat Digital Terbesar dan Terlengkap Se-Asia Tenggara

Diresmikan Presiden Jokowi, IDTH Jadi Laboratorium Pengujian Perangkat Digital Terbesar dan Terlengkap Se-Asia Tenggara

Nasional
Hujan Lebat yang Bawa Material Vulkanis Gunung Marapi Perparah Banjir di Sebagian Sumbar

Hujan Lebat yang Bawa Material Vulkanis Gunung Marapi Perparah Banjir di Sebagian Sumbar

Nasional
Pemerintah Saudi Tambah Layanan 'Fast Track' Jemaah Haji Indonesia

Pemerintah Saudi Tambah Layanan "Fast Track" Jemaah Haji Indonesia

Nasional
Banjir Luluh Lantakkan Sebagian Sumatera Barat, Lebih dari 40 Orang Tewas

Banjir Luluh Lantakkan Sebagian Sumatera Barat, Lebih dari 40 Orang Tewas

Nasional
Berkaca Kecelakaan di Ciater, Polisi Imbau Masyarakat Cek Dulu Izin dan Kondisi Bus Pariwisata

Berkaca Kecelakaan di Ciater, Polisi Imbau Masyarakat Cek Dulu Izin dan Kondisi Bus Pariwisata

Nasional
Dugaan SYL Memeras Anak Buah dan Upaya KPK Hadirkan 3 Dirjen Kementan Jadi Saksi

Dugaan SYL Memeras Anak Buah dan Upaya KPK Hadirkan 3 Dirjen Kementan Jadi Saksi

Nasional
Jokowi Santap Nasi Goreng dan Sapa Warga di Sultra

Jokowi Santap Nasi Goreng dan Sapa Warga di Sultra

Nasional
Prabowo Klaim Serasa Kubu 'Petahana' Saat Pilpres dan Terbantu Gibran

Prabowo Klaim Serasa Kubu "Petahana" Saat Pilpres dan Terbantu Gibran

Nasional
Prabowo Mengaku Diuntungkan 'Efek Jokowi' dalam Menangi Pilpres

Prabowo Mengaku Diuntungkan "Efek Jokowi" dalam Menangi Pilpres

Nasional
Bantah Menangi Pilpres akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Bantah Menangi Pilpres akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Nasional
[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta 'Uang Pelicin' ke Kementan

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta "Uang Pelicin" ke Kementan

Nasional
Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com