Terpilih sebagai Ketum PPP, Ini Komentar Romahurmuziy

JAKARTA, KOMPAS.com - Romahurmuziy mengaku tidak menyangka bisa terpilih sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan dalam usia yang relatif muda 41 tahun.

Pria yang akrab disapa Romi itu menuturkan, menjadi ketua umum partai bukan merupakan amanah yang mudah untuk dijalankan.

Ia merasa bukan yang terbaik karena banyak kader PPP yang lebih senior, lebih berpengalaman dan lebih lama mengabdi di PPP. (baca: Yusril: PPP Kubu Djan Faridz Sah)

"Adalah sebuah kehormatan luar biasa. Tidak pernah saya bercita-cita untuk memimpin partai dalam usia muda," ujar Romi saat memberikan pidato sambutan usai terpilih sebagai ketua umum saat Muktamar VIII PPP di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta, Sabtu (9/4/2016).

Ia mengatakan, PPP sebagai salah satu partai besar di Indonesia harus hidup sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, menurut Romi, seluruh perangkat yang ada di dalam tubuh PPP harus mampu menyesuaikan perkembangan yang ada.

TRIBUNNEWS / HERUDIN Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terpilih, Romahurmuziy, menerima selamat dari peserta Muktamar VIII PPP, di Jakarta, Sabtu (9/4/2016). Romahurmuziy terpilih secara aklamasi melalui musyawarah mufakat menjadi ketua umum PPP periode 2016-2020.

Sebelumnya, seluruh muktamirin yang hadir dalam Muktamar VIII PPP 2016 memilih Romahurmuziy sebagai ketua umum 2016-2021. (baca: Romahurmuziy Terpilih sebagai Ketua Umum PPP)

Sesuai dengan pasal 2 ayat (2) tata tertib Muktamar VIII, PPP Pemilihan ketua umum dan ketua formatur dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat atau aklamasi.

"Berdasarkan persetujuan seluruh muktamirin yang hadir, maka saya menetapkan saudara Romahurmuziy sebagai ketua umum periode 2016-2021," ujar Suharso Monoarfa selaku pimpinan sidang pemilihan ketua umum pada Muktamar VIII PPP.

Romi sebelumnya sudah terpilih sebagai Ketua Umum dalam Muktamar PPP di Surabaya. Setelah muncul dua kepengurusan, PPP kembali menggelar Muktamar VIII.

Namun, Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz tidak mengakui Muktamar tersebut. Ia tetap melanjutkan gugatan terhadap pemerintah yang tidak mengesahkan kepengurusannya. (baca: Islah PPP Tak Akan Terganggu Tanpa Kehadiran Djan Faridz)