Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Dinilai Tak Etis bila Mengkritik dalam Posisi sebagai Mantan Presiden

Kompas.com - 21/03/2016, 19:25 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan, upaya saling kritik yang dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo adalah hal biasa.

Menurut Yunarto, itu menjadi bagian dari dialektika berpolitik. Tidak ada larangan bagi SBY mengkritik kebijakan pemerintahan Joko Widodo dalam kapasitas SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

"Sebagai seorang Ketua Umum Partai Demokrat, SBY sah saja apabila mengeluarkan kritik bagi pemerintahan Joko Widodo," ujar Yunarto saat dihubungi, Senin (21/3/2016).

Namun, kata Yunarto, apabila kritik disampaikan oleh SBY dalam kapasitasnya sebagai presiden keenam RI maka hal tersebut menyalahi etika berpolitik.

Dalam etika berpolitik, kata Yunarto, tidak etis apabila ada seorang presiden yang membandingkan masa pemerintahannya dengan masa pemerintahan presiden lain.

Yunarto menjelaskan, di Amerika Serikat, ada semacam kode etik yang menyebutkan bahwa seorang mantan presiden tidak boleh mengkritik presiden yang sedang memimpin.

Malahan, mantan presiden harus mendukung setiap kebijakan yang dibuat presiden saat ini.

"Kritik boleh dilontarkan apabila tidak menempatkan diri sebagai mantan presiden. Apabila sudah keluar kalimat 'pada masa saya', nah itu yang tidak etis," ujar Yunarto.

Sebelumnya, SBY pernah angkat bicara soal konflik internal Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan.

Presiden keenam RI itu menyebut pemerintah terlalu ikut campur sehingga membuat permasalahan berlarut-larut. (Baca: SBY: Andai Kata Seperti Pemerintahan Saya Dulu...)

SBY dan Jokowi pun dinilai saling melakukan kritik terkait proyek infrastruktur.

Dalam rangkaian Tour de Java, SBY mengungkapkan bahwa pemerintah sebaiknya tidak menguras anggaran di sektor infrastruktur. Terlebih lagi, kondisi ekonomi Tanah Air sedang lesu.

Namun, kritik SBY itu kemudian "dibalas" Jokowi dengan melakukan kunjungan ke Hambalang, proyek yang mangkrak pada era SBY.

Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti berpendapat, dua peristiwa politik tersebut ibarat pantun, berbalas-balasan.

(Baca: SBY vs Jokowi, Pantun Kritik 'Dibalas' Hambalang...)

"Kritik SBY kepada Jokowi langsung dijawab oleh Jokowi dengan cara cukup datang saja ke Hambalang," ujar Ray saat dihubungi Kompas.com, Jumat (18/3/2016).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com