Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Presiden Jokowi ke Hambalang Bukan untuk Balas SBY

Kompas.com - 21/03/2016, 13:06 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi SP menekankan, kunjungan Presiden Joko Widodo ke proyek pusat olahraga Hambalang yang mangkrak bukan untuk membalas kritik Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal itu dikatakan Johan dalam menanggapi sejumlah pihak yang menilai bahwa Jokowi ingin membalas kritik SBY dengan menyindir proyek Hambalang yang tak tuntas pada era pemerintahannya.

"Jangan dikait-kaitkan apa yang dilakukan Presiden ke Hambalang sebagai bagian dari mengomentari kritik SBY. Sama sekali tidak ada tujuan itu," ujar Johan, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/3/2016).

Johan mengatakan, kunjungan Jokowi ke Hambalang sudah direncanakan jauh hari dan tidak mendadak.

Presiden meminta Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi memberikan laporan soal nasib proyek itu sebelum meninjau langsung.

Selain itu, melihat nasib proyek Hambalang merupakan bagian dari fokus Jokowi dalam pembangunan infrastruktur.

"Beberapa waktu lalu kan juga tidak hanya mengunjungi bangunan di Hambalang, tetapi juga jalan tol dan lain-lain. Jadi, ini tidak ada kaitannya dengan apa yang dilakukan Pak SBY," lanjut Johan.

Soal kritik SBY terhadap pemerintah, menurut Johan, hal itu pun tidak ada yang perlu dipersoalkan.

"Hak siapa pun memberi masukan kepada Presiden. Masukan itu akan dilihat apakah akan bisa ditindaklanjuti atau tidak. Jadi, sah-sah saja memberikan masukan, apalagi dari sebuah partai besar bernama Demokrat," lanjut dia.

Sebelumnya, Presiden mengunjungi wisma atlet di Hambalang yang mangkrak, Jumat (18/3/2016).

Proyek itu dimulai pada pemerintahan SBY, yang terhenti setelah salah satu bangunannya ambles, dan ada tindak pidana korupsi dari proyek tersebut yang diusut oleh KPK.

Pembangunannya pun dihentikan hingga saat ini.

Jokowi mengaku masih memikirkan apakah megaproyek yang menelan biaya hingga Rp 1,2 triliun dari anggaran negara ini perlu dilanjutkan atau tidak.

Namun, dia menekankan bahwa aset negara harus diselamatkan.

Langkah Jokowi itu kemudian dianggap sebagai respons Jokowi atas pernyataan SBY soal pembangunan infrastruktur.

Dalam rangkaian Tour de Java, tepatnya di Pati, Rabu (16/3/2016), Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sempat menanggapi pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Jokowi.

Menurut SBY, pemerintah sebaiknya tidak menguras anggaran di sektor infrastruktur, apalagi kondisi ekonomi Tanah Air sedang lesu.

Kompas TV Jokowi akan Bahas Hambalang di Ratas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com