Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Proyek Hambalang yang Mangkrak Diusulkan Jadi Museum atau Penjara Koruptor

Kompas.com - 21/03/2016, 15:26 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah perlu melakukan kajian secara objektif jika ingin melanjutkan pembangunan proyek wisma atlet Hambalang. Namun, ada usul lain untuk memberikan ganjaran kepada koruptor yang telah mengakibatkan pembangunan mega proyek itu menjadi mangkrak.

Anggota Komisi X DPR Teguh Juwarno mengatakan, Komisi X sebelumnya pernah menyampaikan rekomendasi agar pemerintah jangan menyentuh terlebih dulu proyek itu lantaran masih dalam kasus hukum.

"Memang benar Hambalang menyisakan persoalan. Sudah banyak dana negara yang dialokasikan dan mangkrak. Tapi, saat ini pemerintah berhak untuk mengajukan rencana penggunaan agar tidak mubazir," kata Teguh dalam pesan singkatnya, Senin (21/3/2016).

(Baca: Jokowi Perintahkan BPKP Audit Proyek Wisma Atlet Hambalang)

Sebagai alternatif, kata politisi PAN, pemerintah dapat menjadikan lokasi proyek Hambalang sebagai museum anti-korupsi.

Selain museum, pemerintah juga dapat menjadikann lokasi itu sebagai penjara bagi koruptor. Sebab, saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi masih kekurangan penjara.

"Museum anti-korupsi bisa menjadi bukti langsung dan melihat langsung kerusakan dan kerugian yang timbul akibat korupsi. Anak-anak sekolah bisa belajar dan melihat langsung kerusakan yang ditinggalkan," kata dia.

(Baca: SBY vs Jokowi, Pantun Kritik 'Dibalas' Hambalang...)

Teguh mengaku mendapatkan ide itu setelah menyaksikan tayangan BBC Chanel. Ia mengatakan, di Kanada terdapat lokasi perusakan hutan yang mengakibatkan tanah longsor.

Lokasi itu lantas dibiarkan dan dijadikan semacam museum sebagai pengingat kepada siswa di sekolah dampak perusakan lingkungan.

Presiden Joko Widodo, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, dan Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono, meninjau langsung lokasi proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/3/2016).

(Baca: Jokowi: Proyek Hambalang Bisa Jadi Pelatnas, Bisa Jadi Rusunawa)

Jokowi datang ke Hambalang untuk melihat langsung kondisi bangunan yang sampai saat ini masih terbengkalai.  Dia mengaku, masih memikirkan apakah megaproyek yang menelan biaya hingga Rp 1,2 triliun dari anggaran negara ini perlu dilanjutkan atau tidak. 

"Perlu keputusan apakah dilanjut atau tidak. Kalau dilanjut untuk apa. Apakah masih untuk sekolah olahraga, atau mungkin diubah menjadi tempat Pelatnas. Atau bisa juga menjadi rusunawa," ucap Jokowi.

Kompas TV Kritik SBY "Dibalas" Hambalang oleh Jokowi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com