Demokrat Kritik Besarnya Anggaran Infrastruktur, Ini Jawaban Istana

JAKARTA, KOMPAS.com — Staf Khusus Bidang Komunikasi Presiden, Johan Budi SP, membantah tudingan Partai Demokrat soal pemerintah yang menggunakan APBN besar-besaran untuk pembangunan infrastrukur sehingga mengganggu alokasi penanggulangan kemiskinan.

"Saya kira pemerintahan sekarang menanggulangi kemiskinan juga. Banyak dana yang dikeluarkan untuk menanggulangi kemiskinan," ujar Johan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/3/2016).

Johan mencontohkan program pemerintah yang dimaksud, antara lain Kartu Indonesia Sehat (KIS). (Baca: Sekjen PDI-P: Kedatangan Jokowi ke Hambalang Tidak untuk Serang SBY)

"Itu kan dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan," lanjut Johan.

Meski dikritik demikian, Johan memastikan, Presiden Joko Widodo tidak mempersoalkannya.

Mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu mengatakan, pihak luar tidak mengetahui secara detail apa yang ada di dalam pemerintahan. (Baca: PDI-P: Jokowi Kebut Ketertinggalan Era SBY)

"Namun, sebagai masukan, sah-sah saja. Namanya masukan," ujar Johan.

Partai Demokrat kembali melontarkan kritik kepada pemerintahan Joko Widodo soal penggunaan dana APBN untuk pembangunan infrastruktur yang dianggap berlebihan.

Sikap itu tertuang dalam pandangan resmi Demokrat dalam menyikapi isu nasional terkini. (Baca: Demokrat Kritik Jokowi yang Besar-besaran Pakai APBN untuk Infrastruktur)

"Penggunaan APBN untuk biaya infrastruktur yang terlalu besar bisa mengganggu alokasi untuk penanggulangan kemiskinan," kata Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan seusai rapat konsolidasi di Surabaya, Minggu (20/3/2016).

Menurut dia, Partai Demokrat menganggap baik upaya pemerintah yang terus fokus membangun infrastruktur agar secara fisik Indonesia semakin kuat. (Baca: SBY: Bahaya kalau Pemimpin Tidak Mau Dengar Kritikan)

"Walau demikian, perlu dipastikan dengan saksama kebijakan pembiayaan yang tepat. Sumber pembiayaan dapat diperoleh dari APBN, BUMN, dan swasta," ujarnya.