PDI-P: Jokowi Kebut Ketertinggalan Era SBY

Kompas.com - 21/03/2016, 09:40 WIB
Presiden keenam SBY dan Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers bersama, seusai pertemuan empat mata, di Laguna Resort and Spa, Nusa Dua, Bali, Rabu (27/8) malam Abror/presidenri.go.idPresiden keenam SBY dan Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers bersama, seusai pertemuan empat mata, di Laguna Resort and Spa, Nusa Dua, Bali, Rabu (27/8) malam
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menilai, wajar jika Presiden Joko Widodo saat ini menggunakan APBN untuk pembangunan infrastruktur.

Dia menilai, Jokowi hanya berupaya mengejar ketertinggalan pembangunan yang diwariskan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal tersebut disampaikan Andreas menanggapi kritik dari Partai Demokrat mengenai pembangunan infrastruktur di era Jokowi-Jusuf Kalla.

"Pak Jokowi memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk mengebut ketertinggalan di era sebelumnya," kata Andreas saat dihubungi, Jumat (21/3/2016).

Andreas mengatakan, sejak era reformasi, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri tidak memiliki kesempatan yang panjang untuk melakukan pembangunan infrastruktur.

Namun, di era pemerintahan SBY yang berlangsung selama sepuluh tahun, dia menilai ada kesempatan untuk mengebut pembangunan itu. (baca: Sekjen PDI-P: Kedatangan Jokowi ke Hambalang Tidak untuk Serang SBY)

"Harusnya di era SBY itu dilakukan, tapi tidak terjadi," ujar Andreas.

Andreas menilai, wajar jika kini Jokowi berniat melanjutkan proyek wisma atlet Hambalang yang menjadi lahan korupsi di era SBY. Ia tidak melihat hal tersebut sebagai sindiran kepada SBY.

Sebab, banyak juga contoh lain dimana Jokowi sudah menyelesaikan pembangunan yang mandek di era sebelumnya. (baca: Jokowi: Sedih Melihat Hambalang Mangkrak...)

Ia mencontohkan pembangunan Waduk Jatigede dan pembangunan Tol Cipali.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Wali Kota Medan Nonaktif Dzulmi Eldin ke Lapas Tanjung Gusta

KPK Eksekusi Wali Kota Medan Nonaktif Dzulmi Eldin ke Lapas Tanjung Gusta

Nasional
Soal 'Red Notice' Djoko Tjandra, Polri: Sekretaris NCB Interpol Diduga Langgar Kode Etik

Soal "Red Notice" Djoko Tjandra, Polri: Sekretaris NCB Interpol Diduga Langgar Kode Etik

Nasional
Polisi Dalami Kemungkinan Adanya Transanksi Video Porno oleh Predator Anak asal Prancis

Polisi Dalami Kemungkinan Adanya Transanksi Video Porno oleh Predator Anak asal Prancis

Nasional
Kemensos Beri Santunan Rp 15 Juta ke Ahli Waris Korban Banjir Bandang di Masamba

Kemensos Beri Santunan Rp 15 Juta ke Ahli Waris Korban Banjir Bandang di Masamba

Nasional
Bio Farma: Vaksin Covid-19 Buatan RI Bisa Tersedia 2022

Bio Farma: Vaksin Covid-19 Buatan RI Bisa Tersedia 2022

Nasional
Gugus Tugas Luncurkan Mesin Deteksi Covid-19 Berkapasitas Uji 1.000 Sampel Per Hari

Gugus Tugas Luncurkan Mesin Deteksi Covid-19 Berkapasitas Uji 1.000 Sampel Per Hari

Nasional
Tim Pemburu Koruptor Dinilai akan Berpotensi Bergesekan dengan KPK

Tim Pemburu Koruptor Dinilai akan Berpotensi Bergesekan dengan KPK

Nasional
Polri Akui Surat Bebas Covid-19 Djoko Tjandra Diterbitkan Pusdokkes

Polri Akui Surat Bebas Covid-19 Djoko Tjandra Diterbitkan Pusdokkes

Nasional
Kasus Korupsi Alkes, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan Divonis 4 Tahun Penjara

Kasus Korupsi Alkes, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan Divonis 4 Tahun Penjara

Nasional
Walhi: Pemulihan Ekosistem Gambut Tak Bisa Tanpa Evaluasi Industri dan Konsesi

Walhi: Pemulihan Ekosistem Gambut Tak Bisa Tanpa Evaluasi Industri dan Konsesi

Nasional
Bawaslu: Sistem Pengecekan Data Pemilih Pilkada Milik KPU Bermasalah

Bawaslu: Sistem Pengecekan Data Pemilih Pilkada Milik KPU Bermasalah

Nasional
Yuri: Penambahan Kasus Covid-19 Terjadi di Lingkungan Kerja...

Yuri: Penambahan Kasus Covid-19 Terjadi di Lingkungan Kerja...

Nasional
Pejabat Polri Pembuat Surat Jalan Djoko Tjandra Sakit dan Sedang Dirawat

Pejabat Polri Pembuat Surat Jalan Djoko Tjandra Sakit dan Sedang Dirawat

Nasional
Puan Maharani: Selama Masa Sidang IV, DPR Tuntaskan 3 RUU

Puan Maharani: Selama Masa Sidang IV, DPR Tuntaskan 3 RUU

Nasional
Rapat Paripurna DPR Diwarnai Interupsi soal RUU Haluan Ideologi Pancasila

Rapat Paripurna DPR Diwarnai Interupsi soal RUU Haluan Ideologi Pancasila

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X