Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bakamla Akan Tindak "Backing" Penyelundupan

Kompas.com - 20/03/2016, 08:57 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Arie Sudewo bertekad mengoptimalkan penerimaan negara dari bea dan cukai. Menurut Arie, hal itu sesuai perintah Presiden Joko Widodo yang meminta dilakukan penanganan konkret terhadap segala bentuk penyelundupan.

"Perintah Presiden sudah jelas, tidak ada kompromi terhadap praktik penyeludupan barang, illegal fishing, juga masalah penyeludupan narkoba," kata Arie, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (20/3/2016).

 
Arie menuturkan, saat ini masih banyak "jalur tikus" yang digunakan sebagai akses penyelundupan dari atau ke Indonesia. Karena itu, ia ingin pembentukan gugus tugas intelijen Bakamla harus dimaksimalkan untuk mempercepat operasi pemberantasan penyelundupan tersebut.
 
Arie mengaku telah berkoordinasi dengan jajaran Bakamla mengenai pemberantasan penyelundupan tak lama setelah dilantik menjadi Kepala Bakamla oleh Presiden Jokowi di Istana Negara pada Rabu (16/3/2016). Arie menginstruksikan agar jajarannya memperketat pengawasan dan meningkatkan penindakan.
 
"Tidak usah banyak diskusi. Lapor ke saya kalau di lapangan berhadapan dengan backing-backing oknum birokrasi dan oknum aparat yang menyulitkan. Laporkan saya walaupun Jenderal. Saya yang akan samperin ke rumahnya jika perlu," ujarnya.
 
Ia berharap masyarakat berperan aktif untuk melaporkan suatu kegiatan yang terindikasi merupakan bagian dari penyelundupan. Arie yakin praktik penyelundupan dapat ditekan karena Bakamla mendapat dukungan dari TNI dan Polri.

Bahkan, Arie berjanji tidak akan pandang bulu dalam melakukan penindakan.

"Makanya saya berani sampaikan ke jajaran di bawah, no excuse, tangkap, tangkap, tangkap. Serahkan semua penyeludup ke penegak hukum. Urusan ada yang coba bermain api, saya akan hajar" pungkas Arie.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Nasional
Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com