Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bakamla Akan Tindak "Backing" Penyelundupan

Kompas.com - 20/03/2016, 08:57 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Arie Sudewo bertekad mengoptimalkan penerimaan negara dari bea dan cukai. Menurut Arie, hal itu sesuai perintah Presiden Joko Widodo yang meminta dilakukan penanganan konkret terhadap segala bentuk penyelundupan.

"Perintah Presiden sudah jelas, tidak ada kompromi terhadap praktik penyeludupan barang, illegal fishing, juga masalah penyeludupan narkoba," kata Arie, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (20/3/2016).

 
Arie menuturkan, saat ini masih banyak "jalur tikus" yang digunakan sebagai akses penyelundupan dari atau ke Indonesia. Karena itu, ia ingin pembentukan gugus tugas intelijen Bakamla harus dimaksimalkan untuk mempercepat operasi pemberantasan penyelundupan tersebut.
 
Arie mengaku telah berkoordinasi dengan jajaran Bakamla mengenai pemberantasan penyelundupan tak lama setelah dilantik menjadi Kepala Bakamla oleh Presiden Jokowi di Istana Negara pada Rabu (16/3/2016). Arie menginstruksikan agar jajarannya memperketat pengawasan dan meningkatkan penindakan.
 
"Tidak usah banyak diskusi. Lapor ke saya kalau di lapangan berhadapan dengan backing-backing oknum birokrasi dan oknum aparat yang menyulitkan. Laporkan saya walaupun Jenderal. Saya yang akan samperin ke rumahnya jika perlu," ujarnya.
 
Ia berharap masyarakat berperan aktif untuk melaporkan suatu kegiatan yang terindikasi merupakan bagian dari penyelundupan. Arie yakin praktik penyelundupan dapat ditekan karena Bakamla mendapat dukungan dari TNI dan Polri.

Bahkan, Arie berjanji tidak akan pandang bulu dalam melakukan penindakan.

"Makanya saya berani sampaikan ke jajaran di bawah, no excuse, tangkap, tangkap, tangkap. Serahkan semua penyeludup ke penegak hukum. Urusan ada yang coba bermain api, saya akan hajar" pungkas Arie.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com