Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Peraturan yang Permudah Penyelundupan, Ini Instruksi Jokowi

Kompas.com - 17/03/2016, 07:43 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat terbatas yang digelar Presiden Joko Widodo dengan para pimpinan lembaga negara dan kementerian, Rabu (16/3/2016) malam, di Kantor Presiden, Jakarta, membahas penyelundupan barang dan manusia ke Indonesia.

Dari rapat tersebut terungkap bahwa ada peraturan yang mempermudah penyelundupan.

Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, aturan itu adalah surat edaran Jaksa Agung bahwa kepolisian dan kejaksaan tidak dapat menangani kasus kepabeanan.

Hal ini menyebabkan pengawasannya menjadi lemah.

"Itu yang sebetulnya perlu ditinjau ulang," ujar Badrodin, seusai mengikuti rapat terbatas.

Di sisi lain, polisi banyak mengungkap tindak pidana penyelundupan barang di luar wilayah kepabeanan.

Pelakunya sempat memakai jalur resmi. Menurut Badrodin, pada jalur inilah tindak pidana penyelundupan rentan terjadi sehingga aparat penegak hukum harus turut mengawasi.

"Selama ini kan, begitu sudah keluar dan dia sampai ke gudang, Polri melakukan razia atas barang ilegal. Itu dapat banyak," ujar Badrodin.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta lembaga terkait untuk meniadakan peraturan yang melemahkan penegakan hukum tindak pidana penyelundupan.

"Tiadakan peraturan yang membuat lembaga penegak hukum tidak bisa masuk atau membuat proses penyelundupan yang terjadi di depan mata masih tetap berlangsung," ujar Pramono.

Presiden berpesan, jangan sampai penyelundupan berlindung di bawah peraturan dan koordinasi lintas lembaga yang lemah.

Instruksi Presiden

Presiden Jokowi sendiri mengeluarkan tiga instruksi untuk mengatasi persoalan tersebut. Pertama, ia meminta aparat keamanan, TNI, Polri, Bea Cukai dan Badan Keamanan Laut meningkatkan patroli di sepanjang garis pantai yang ada. 

"Terutama pelabuhan kecil. Tingkatkan patroli dan kerja sama operasi. Kalau mungkin perlu (kerja sama) dengan negara tetangga, lakukan," ujar Jokowi, dalam rapat tersebut.

Kedua, pimpinan aparat penegak hukum harus menindak tegas jika ada anak buahnya yang 'main mata' dengan pelaku tindak pidana penyelundupan. 

"Tindak tegas aparat yang ikut bermain menjadi 'beking'. Tidak ada ampun. Saya ingin tidak ada kongkalikong lagi," lanjut Presiden.

Ketiga, Jokowi meminta kementerian melakukan reformasi tata kelola izin impor. Seluruhnya harus terintegrasi dalam suatu sistem informasi teknologi yang baik.

Hal itu demi membuka peluang kian mudahnya barang masuk dengan cara yang legal.

Dalam rapat tersebut, hadir sejumlah piminan lembaga, antara lain Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, Kepala Badan Intelejen Negara Sutiyoso dan Kepala Badan Keamanan Laut Laksamana Pertama Arie Soedewo.

Adapun, menteri yang hadir, antara lain Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Staf Presiden Teten Masduki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com