Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Perang" di Twitter, TNI AU Merasa Perlu Beri Penjelasan kepada Ratna Sarumpaet

Kompas.com - 14/03/2016, 21:45 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Markas Besar TNI Angkatan Udara (Mabes TNI AU) membenarkan bahwa akun Twiter bernama @_TNIAU merupakan akun Twitter resminya.

Akun tersebut belakangan ini ramai diperbincangkan di media sosial setelah Twit war dengan akun Twitter aktivis Ratna Sarumpaet dengan nama @RatnaSpaet.

"Betul, akun itu akun Twitter resmi TNI AU. Yang jadi adminnya perwira Mabes TNI AU," ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama Dwi Badarmanto saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/3/2016).

Semua kicauan yang diunggah oleh akun tersebut merupakan jawaban resmi dari TNI AU, termasuk jawaban balasan terhadap kicauan Ratna Sarumpaet. TNI AU pada dasarnya tidak mempersoalkan tudingan Ratna.

Menurut Badarmanto, tudingan itu memang sebaiknya dijawab dengan penjelasan atau klarifikasi. Oleh sebab itu, penjelasan pun disampaikan melalui akun Twitter resmi TNI AU.

"Kami kan enggak mau dong dituduh dibeli-dibeli seperti itu. Kami enggak mau diam saja. Maka itu adalah bagian dari respons kami. Itu wajar ya," ujar Badarmanto.

TNI AU vs Ratna Sarumpaet

Sebelumnya, Ratna menyebut bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membeli tentara dan Polri. Hal tersebut disampaikan Ratna dalam acara diskusi "Jakarta Tanpa Ahok" di Jakarta, Jumat (11/3/2016), yang ditulis Kompas.com dalam artikel "Ratna Sarumpaet: Ahok Sudah Beli Tentara, Kepolisian, dan KPK".

"Ahok bisa beli apa aja, dia sudah beli tentara, dia beli kepolisian, dia beli KPK," kata Ratna saat itu.

Artikel ini pun kemudian ditautkan oleh akun Twitter TNI AU yang mempertanyakan argumentasi Ratna dengan nada humor.

"Bu @RatnaSpaet pegang kwitansinya? Boleh lihat Bu?" tulis akun itu.

Tidak diam, Ratna pun membalas lagi, "Itu Asumsi @_TNIAU Media tdk liat konteks. Asumsi itu muncul krn sesuai UU tugas TNI bukan mengawal Penggusuran tapi melindungi Negara, bangsa".

TNI AU kembali membalas kicauannya dengan menyoroti kata "asumsi" yang ditulis oleh Ratna. "Come on..Bu @RatnaSpaet, tuduhan seserius itu Ibu bilang "asumsi"?"

Perbincangan antara dua akun Twitter ini pun kemudian banyak direspons oleh pengguna akun lainnya. Kebanyakan dari mereka membela TNI Angkatan Udara yang dianggap tepat merespons Ratna dengan lelucon santai, tetapi menyentil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com