Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Idrus Marham: Politik Hari Ini Hanya untuk Mengincar Jabatan, Tanpa Ideologi

Kompas.com - 25/02/2016, 20:04 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Arena percaturan politik hari ini banyak diisi oleh orang-orang yang hanya sekedar mencari tiket agar bisa menjadi pejabat publik.

Pendapat tersebut dilontarkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham di sela-sela diskusi bertajuk 'Pembangunan Politik dan Sistem Kepartaian Indonesia' di Tebet Timur, Jakarta Selatan, Kamis (25/2/2016).

"Politik hari ini hanya sekedar tiket politik. Tidak lagi pernah bicara tentang ideologi, apalagi bicara tentang basis konseptual," ujar Idrus Marham.

Menurutnya, saat ini masih banyak orang yang bergabung dengan partai politik hanya untuk mengincar jabatan anggota dewan atau pejabat di Pemerintahan. Itu sebabnya banyak orang yang terpilih sebagai anggota dewan adalah orang-orang yang punya uang dan populer.

(Baca: Jelang Munas, Idrus Marham Nyatakan Maju sebagai Caketum Golkar)

"Apapun caranya dilakukan untuk mendapatkan tiket itu. Padahal yang punya uang dan populer tidak selamanya identik dengan kualitas," ungkapnya.

Lebih lanjut, Idrus menegaskan jangan sampai pemilihan calon ketua umum Golkar pada April nanti hanya untuk meraih tiket menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Menjadi ketua umum harus memiliki konsep dan komitmen agar mampu menguatkan Golkar secara kelembagaan. Hal tersebut hanya bisa dijamin jika setiap kader memiliki ideologi dan tidak sekadar ikut-ikutan berpolitik.

Konsep dan komitmen itu penting dimiliki karena ke depannya ketua umum terpilih harus membenahi berbagai macam persoalan di dalan tubuh Partai Golkar, seperti soal kaderisasi, soliditas partai, demokrasi internal dan inovasi.

(Baca: Munas Golkar Kemungkinan Digelar pada Bulan April di Jakarta)

"Itulah wajah parpol saat ini. Tidak hanya Golkar, juga partai-partai lain. Kaderisasi, soliditas, demokrasi dan inovasi tidak terwujud," kata Idrus.

Sementara itu, di tingkatan akar rumput, masih banyak orang mempertanyakan manfaat parpol bagi rakyat Indonesia. Skeptisisme ini muncul lantaran banyak elit melakukan praktik transaksi politik. Hanya berjanji tapi tidak ditepati.

Idrus berharap, Ketua Umum Partai Golkar yang akan dipilih pada bulan April 2016 nanti mampu membenahi segala persoalan yang mendera partai berlambang pohon beringin itu. Ia menginginkan Golkar kembali memiliki basis intelektual dengan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi siapapun untuk memimpin.

"Banyak orang pintar tapi tidak punya kesempatan dan peluang karena sistem partai kita tidak mengakomodir itu. Jangan sampai partai diisi oleh orang yang hanya menginginkan banyak jabatan," ujarnya.

Kompas TV Golkar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com