Curhat Menteri Yuddy tentang Pegawai Honorer

Delapan mantan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi hadir memenuhi undangan Menteri Yuddy Chrisnandi di kantornya, di Jakarta, Selasa (23/2).

Tak hanya nostalgia, pertemuan itu juga menjadi ajang curhat atas persoalan pegawai honorer yang tak kunjung tuntas.

Para mantan menteri itu adalah Emil Salim (1971-1973), JB Sumarlin (1973-1983), Sarwono Kusumaatmadja (1988-1993), Hartarto Sastrosunarto (1998-1999), Freddy Numberi (1999-2000), Anwar Suprijadi (Juni-Agustus 2001), Taufiq Effendi (2004-2009), dan Azwar Abubakar (2011-2014).

Pertemuan berlangsung sekitar empat jam. Di sela-sela pertemuan, Yuddy mengajak mereka melihat sejumlah ruangan di Kementerian PANRB.

Yuddy sebenarnya sudah lama menginginkan pertemuan itu untuk menyerap ide dari seniornya terkait program-program Kementerian PANRB.

Mulai dari reformasi birokrasi, menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, mewujudkan aparatur sipil negara (ASN) yang berintegritas dan profesional, hingga penyempurnaan pelayanan publik.

Salah satu yang mencuat dalam pertemuan itu adalah masalah pegawai honorer kategori II yang tak kunjung tuntas. Yuddy banyak curhat kepada para seniornya terutama terkait rapat kerja Kementerian PANRB dengan Komisi II DPR, Senin (22/2).

"Selama setahun terakhir, rapat dengan Komisi II DPR yang dibahas hanya soal honorer. Padahal, di luar itu banyak tugas Kemenpan yang lain yang membutuhkan masukan juga dari DPR," ujarnya.

Setiap kali rapat, materi yang didesakkan Komisi II tetap sama. Mereka meminta Kementerian PANRB mengangkat 439.956 pegawai honorer menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) langsung tanpa seleksi.

Hal ini sulit dipenuhi karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN mengharuskan setiap CPNS diseleksi.

Selain itu, tidak mudah memenuhi permintaan itu karena latar belakang pendidikan mayoritas pegawai honorer adalah lulusan SMA ke bawah. Jika mereka diangkat begitu saja, tuntutan rakyat agar pemerintahan lebih berkualitas bakal sulit terwujud.

Belum lagi, pemerintah menjadi tak mudah mengatasi ketertinggalan dari negara lain jika sumber daya manusia di birokrasi tidak mendukung.

Lebih ironis lagi, saat rapat terakhir Senin lalu, desakan soal pegawai honorer justru disuarakan partai pendukung pemerintah.

"Dulu, partai pemerintah dan oposisi jelas posisinya. Sekarang terbalik. Partai pendukung pemerintah justru menyerang pemerintah, oposisi justru bersikap sebaliknya," kata Yuddy.