Gesekan KPK-Polri Dinilai Sebabkan Penyidikan Korupsi 2015 Turun

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW), terdapat 550 kasus korupsi sepanjang 2015 yang ditangani oleh aparat penegak hukum (APH) masuk ke tahap penyidikan.

Angka ini menurun dari tahun sebelumnya, yaitu 629 kasus dan 560 kasus pada 2013.

Adapun nilai kerugian negara akibat kasus korupsi sejumlah Rp 3,1 triliun pada 2015. Sedangkan pada tahun sebelumnya sejumlah Rp 7,183 triliun.

Staf Divisi Investigasi ICW, Wana Alamsyah menuturkan, penurunan tersebut diduga salah satunya karena ada kasus kriminalisasi yang menimpa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ada pergesekkan antara kepolisian dan KPK terkait kriminalisasi," kata Wana di Hotel Akmani, Jakarta, Rabu (24/2/2016).

Sementara itu, Koordinator Divisi Investigasi Indonesian Corruption Watch (ICW) Febri Hendri menjelaskan, KPK berkontribusi sebesar sepertiga dari total penyelematan kerugian negara.

Sehingga, lumpuhnya KPK secara tak langsung juga berimbas pada kinerja lembaga antirasuah tersebut dalam menindak kasus korupsi.

"Jadi ketika 2015 KPK anjlok, membuat kerugian negara anjlok juga," tutur Febri.

Tren 5 Tahun Terakhir

Modus kasus korupsi yang sering digunakan selama kurun waktu 2010 hingga 2015 adalah penggelapan, dengan total 878 kasus.

Sementara nilai kerugian negara akibat kasus penggelapan mencapai Rp 17,7 triliun dan nilai suap Rp 3,6 miliar.

Wana memaparkan, salah satu modus penggelapan dengan nilai kerugian negara paling besar adalah korupsi penggunaan jaringan 3G frekuensi radio 2,1 GHz sebesar Rp. 1,3 triliun.

"Dengan terpidana korupsi jaringan 3G adalah Indar Atmanto selaku Dirut IM2," ucap Wana.

Sementara itu, modus penyalahgunaan anggaran menjadi modus yang paling sering digunakan kedua, yaitu dengan 622 kasus selama 5 tahun terakhir.

Adapun nilai kerugian negara akibat modus penyalahgunaan anggaran mencapai Rp. 4,2 triliun dan nilai suap Rp. 0,8 miliar.

Pemantauan ICW dilakukan dalam periode 1 Juli hingga 31 Desember 2015 dengan sumber website resmi Institusi Penegak Hukum serta pemberitaan di media massa.