Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aburizal Sakit, Rapat Pleno Pengesahan Munas Golkar Ditunda

Kompas.com - 24/02/2016, 16:51 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Rabu (24/2/2016) sore, ditunda. Sedianya, rapat pleno beragendakan pengesahan keputusan rapat harian sebelumnya tentang penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar.

Penundaan itu dilakukan lantaran Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang seharusnya memimpin rapat pleno sedang sakit sehingga tidak dapat datang dan memimpin rapat pleno tersebut.

"Melalui Saudara Idrus Marham, beliau tidak dapat hadir karena kurang sehat. Sedianya, beliau yang memimpin," ujar Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono saat mewakili Aburizal membuka rapat pleno yang digelar di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (24/2/2016).

(Baca: Politisi Golkar: Nurdin Halid Diajukan Jadi Ketua SC Munas, Banyak yang Keberatan)

Karena menilai bahwa agenda rapat cukup penting, Agung merasa, semua pihak harus hadir dalam rapat kali ini. Oleh karena itu, dia pun mengusulkan agar rapat pleno ditunda.

"Saya meminta kesediaan untuk menunda rapat pleno hari ini, ya," lanjut Agung.

Sejumlah pengurus partai berlambang pohon beringin itu sontak bertepuk tangan riuh. Ada yang berteriak, "Hidup Agung! Hidup, Agung!"

"Kalau sudah bertepuk tangan semua begini, ya berarti setuju semua," ujar Agung yang kemudian menutup sidang dengan mengetukkan palu.

(Baca: Aburizal Tegaskan Panitia Munas Tak Boleh Jadi Caketum atau Timses)

Salah satu Ketua DPP Partai Golkar, Yorrys Raweyai, mengatakan, rapat pleno hari ini merupakan momen penting pra-Munas Golkar. Rapat pleno ini sedianya mengesahkan keputusan rapat pengurus harian yang digelar pada Selasa (23/2/2016) kemarin.

"Misalnya soal siapa penyelenggara munas dan tata caranya. Meskipun bisa berubah, agak sulit ya karena mayoritas tidak ada yang menolak," ujar Yorrys.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com