Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Golkar: Nurdin Halid Diajukan Jadi Ketua SC Munas, Banyak yang Keberatan

Kompas.com - 24/02/2016, 14:53 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Harian DPP Partai Golkar pada Selasa (23/2/2016) malam telah menghasilkan kesimpulan salah satunya mengusulkan Theo L Sambuaga sebagai Ketua Penyelenggara Munas, Nurdin Halid sebagai Ketua Steering Committee, dan Zainuddin Amali sebagai Ketua Organizing Committee.

Akan tetapi, masuknya nama Nurdin Halid ditolak mayoritas kader Golkar, termasuk sebagian besar peserta Rapat Harian tersebut.

"Sebagian besar peserta rapat keberatan atas usulan Nurdin sebagai Ketua SC," kata Wakil Sekjen Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia saat dihubungi, Rabu (24/3/2016).

Doli menilai pimpinan panitia atau steering commitee Munas seharusnya ditunjuk sesuai Tugas Pokok dan Fungsi pembidangan yang menangani urusan organisasi.

(Baca: Munas Golkar Kemungkinan Digelar pada Bulan April di Jakarta)

Misalnya di kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, ada Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Ketua Bidang Kaderisasi, dan Ketua Bidang Organisasi yang lebih tepat ditunjuk sebagai penyelenggara.

Selain itu, lanjut dia, untuk memenuhi prinsip berkeadilan, maka sebaiknya pimpinan panitia diberi kesempatan bukan kepada orang yang sudah pernah bahkan sering menjadi panitia Munas.

Nurdin Halid sebelumnya sudah pernah menjadi Ketua Steering Commite pada Munas Golkar di Bali akhir 2014 lalu. Munas tersebut dianggap tak demokratis dan akhirnya muncul gugatan hingga Munas tandingan di Ancol yang membuat Golkar terpecah.  

"Ada 31 Ketua Bidang dan Wakil Sekjen yang ada dalam DPP Partai Golkar Hasil Munas Riau yang juga punya kompetensi dan bisa dijadikan pimpinan panitia penyelenggara Munas," ujarnya.

Namun, Doli menegaskan bahwa keputusan rapat harian kemarin belum final. Semua keputusan yang dihasilkan dalam rapat harian akan dibahas kembali dan diputuskan pada Rapat Pleno pada Rabu (24/2/2016) sore ini, termasuk terkait posisi steering committee.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com