Sekjen PDI-P Minta KPK Belajar Pencegahan Korupsi dari Risma

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pencegahan korupsi.

Hasto pun meminta KPK untuk belajar mengenai pencegahan korupsi itu dari kadernya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

"KPK harus melihat bekerjanya sistem dan kultur pemberantasan korupsi seperti di Kota Surabaya," kata Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/2/2016).

"Pencegahan korupsi inilah yang menjadi tugas terpenting KPK," ujarnya.

Dalam acara konsolidasi partai di Jawa Timur, Hasto mengaku secara khusus sudah berdialog dengan Wali Kota Surabaya terkait dengan sistem pencegahan korupsi ini.

Kebijakan Risma seperti e-procurement, reformasi birokrasi, penetapan kinerja aparat pemerintah, dan restrukturisasi APBD, merupakan contoh kebijakan yang terbukti telah berhasil mencegah korupsi.

"KPK tidak bisa berdiri di menara gading pemberantasan korupsi. KPK harus mengedepankan kerjasama dengan seluruh aparat penegak hukum, dan seluruh institusi negara di dalam membangun sistem dan kultur pencegahan korupsi," ucapHasto.

Karena itulah perdebatan terkait dengan revisi UU KPK, kata dia, seharusnya difokuskan pada bagaimana upaya meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi melalui cara-cara sistemik guna mencegah korupsi.

Paripurna penetapan revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR rencananya akan digelar pada Selasa (23/2/2016).

PDI-P menjadi motor pendukung revisi UU tersebut didukung oleh enam parpol pemerintah. Sementara tiga parpol yang berada di luar pemerintah, yakni Gerindra, PKS dan Demokrat menolak revisi ini.

Setidaknya, ada empat poin yang ingin dibahas dalam revisi, yakni pembatasan kewenangan penyadapan, pembentukan dewan pengawas, kewenangan KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), serta kewenangan rekrutmen penyelidik dan penyidik.