Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agung Laksono: Ada Cara-cara Preman Ingin Gagalkan Pelantikan Pimpinan Organisasi Sayap Kosgoro

Kompas.com - 12/02/2016, 17:15 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Pengurus Pusat Kolektif Kosgoro 1957 Agung Laksono mengungkapkan, ada upaya menggagalkan proses pelantikan ketua umum organisasi sayap ormas Partai Golkar tersebut sehingga pelantikan yang seharusnya dilangsungkan di Kantor DPP Partai Golkar, Jumat (12/2/2016), harus dibatalkan.

Sedianya, ada empat ketum organisasi sayap yang akan dilantik pada sore ini, yaitu Ketum Himpunan Pengusaha Kosgoro 1956, Himpunan Mahasiswa Kosgoro 1957, Barisan Muda Kosgoro 1957, dan Gerakan Persatuan Perempuan Kosgoro 1957.

"Ada cara-cara preman, gembok pakai rantai. Jadi, lebih baik ditunda saja. Saya tidak rela kalau kader saya harus berkelahi secara fisik," kata Agung saat dihubungi Kompas.com.

Agung mengatakan, dirinya telah berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Riau, Aburizal Bakrie, sebelum berencana ingin menggelar pelantikan di Kantor DPP Partai Golkar. Ia mengklaim, Aburizal telah memberikan izin tersebut.

(Baca: Kantor DPP Golkar Dikunci, Pelantikan Pengurus Kosgoro Batal)

"Tadi setelah mendengar kabar digembok, lalu saya SMS Pak Ical dan bilang batal. Beliau kaget juga kenapa bisa demikian," ujarnya.

Agung sendiri enggan membeberkan siapa pihak yang ingin membatalkan proses pelantikan tersebut.

Hanya saja, ia meminta kepada semua kader Kosgoro untuk menahan diri agar tidak terpancing isu yang justru memperkeruh suasana rekonsiliasi dan konsolidasi Partai Golkar menjelang penyelenggaraan musyawarah nasional.

"Mungkin ada yang iri dengan pihak kami. Kan selama ini ada pihak yang mengaku-ngaku sebagai pimpinan Kosgoro," ujarnya.

(Baca: Kader Kosgoro Tak Boleh Masuk Kantor DPP Golkar, Upaya Rekonsiliasi Dipertanyakan)

Agung menegaskan, hingga saat ini, belum ada pergantian struktur pimpinan PPK Kosgoro 1957. Sebab, masa jabatan PPK Kosgoro baru berakhir pada 2018 mendatang.

Sementara itu, empat pimpinan ormas yang akan dilantik sore ini merupakan produk musyawarah pimpinan nasional organisasi sayap tersebut yang diselenggarakan serentak pada Januari 2016 lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com