Kemendes Anggap Wajar Banyak Masyarakat Tak Tahu BUMDes

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menganggap wajar jika masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurut Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemendes dan PDT Ahmad Erani Yustika, ada lebih dari 70 ribu desa di Indonesia dan jumlahnya terus bertambah. Sosialisasi pun akan dilakukan secara bertahap.

"Kita kan punya 74.093 desa tahun lalu. Sekarang sudah tambah lagi," kata Erani di Jakarta, Kamis (11/2/2016).

Erani menambahkan, Kemendes telah melakukan desentralisasi kepada perwakilan provinsi untuk melakukan sosialisasi BUMDes yang telah dimulai sejak pertengahan 2015.

Meski begitu, Kemendes tetap memfasilitasi sosialisasi tersebut.

"Kami berikan ke provinsi. Kami membantu pembicara, narasumber dan seterusnya. Tentu belum semua desa sudah tersosialisasikan," ucapnya.

Sementara itu, sejak 2015 lalu Kemendes menargetkan pembentukan 5.000 BUMDes baru dalam jangka waktu lima tahun.

Erani mengaku optimis target tersebut dapat tercapai. Alasannya, pada tahun pertama saja telah terbentuk sekitar 2.000 BUMDes baru.

Adapun berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Desa, hingga 2015 terbentuk sekitar 11.945 BUMDes yang tersebar di 28 provinsi.

Terdapat lima provinsi yang sama sekali tak memiliki BUMDes, yaitu Kalimantan Utara, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua, dan Papua Barat.

Namun, Erani menuturkan, pertumbuhan BUMDes tak melulu menyoal tingginya jumlah BUMDes di suatu daerah, melainkan seberapa besar manfaatnya bagi desa yang bersangkutan.

Ia mengaku belum ada kajian khusus dari Kemendes untuk menghitung atau memilah BUMDes yang sudah bergerak dan berjalan dengan baik. 

Dalam enam bulan terakhir, lanjut dia, pihaknya tengah mengupayakan sosialisasi BUMDes. Baru kemudian akan dilakukan pengecekan sampai sejauh mana manfaat yang diberikan BUMDes yang telah terbentuk.

"Nanti setelah ini kita cek sampai sejauh mana manfaat dan saya dukungnya terhadap penguatan ekonomi desa. Belum ada kajian mengenai itu," tuturnya.