Rapat Bersama, Agung Laksono Minta Hentikan Pemecatan Kader Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Riau, Agung Laksono, mengingatkan agar penyelenggaraan musyawarah nasional bersama dilangsungkan secara konsolidatif, demokratis, dan berkeadilan.

Hal itu sesuai dengan amanah di dalam surat keputusan yang diterbitkan pemerintah untuk memperpanjang kepengurusan Riau.

"Hentikanlah tindakan sanksi pemecatan. Kalau bisa sekjen beri edaran ke daerah," kata Agung saat rapat perdana dengan pengurus Golkar hasil Munas Riau di kantor DPP Partai Golkar, Kamis (4/2/2016).

Selain itu, Agung juga meminta agar kader yang sebelumnya telah dipecat dikembalikan jabatannya ke posisi semula. (Baca: Agung Laksono: Akhirnya Kita Bisa Kangen-kangenan...)

Menurut dia, jika hal itu dilakukan, maka akan mempercepat proses konsolidasi yang ada.

Ia menambahkan, proses rekonsiliasi di tubuh partai berlambang pohon beringin itu harus dilakukan mulai dari level pusat sampai ke daerah. (Baca: Jusuf Kalla: Rapat DPP Golkar untuk Memantapkan Rekonsiliasi)

Ia beranggapan, para pengurus daerah akan mengikuti jejak pengurus pusat jika rekonsiliasi telah dilakukan. (Baca: Para Kader Golkar yang Dipecat Disarankan Direhabilitasi dalam Rapat Perdana)

"Saya juga berjanji ingin mengakhiri dan perdamaian harus permanen," tandas Agung.