Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Pegang Informasi Sensitif, Pengawas Intelijen Harus Bisa Jaga Rahasia

Kompas.com - 27/01/2016, 20:56 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pembentukan tim Pengawas Intelijen tak menjadi persoalan.

Namun, menurut dia, mereka harus bisa menjaga rahasia yang dimilikinya salah satu alasannya demi melindungi anggota timnya sendiri.

"Tidak masalah (ada pengawas Intelijen). Asal mereka bisa pegang rahasia. Karena pegang sensitive matter yang tidak boleh di-share. Karena membahayakan agen," kata Luhut di kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (27/1/2016).

Dia mencontohkan kejadian di Amerika, di mana ada seseorang dari White House yang dihukum karena membocorkan nama agen The Central Intelligence Agency (CIA).  

(Baca: DPR Lantik Tim Pengawas Intelijen Negara)

Luhut mengusulkan seharusnya ada Undang-undang yang mengatur secara ketat agar para anggota Pengawas Intelijen dapat menjaga kerahasiaan informasi yang dimilikinya.

"Harus ada Undang-undangnya juga kalau si anggota membocorkan informasi dari BIN atau polisi keluar dan membahayakan daripada agen-agen mereka," ujar Luhut.

Dewan Perwakilan Rakyat resmi membentuk Tim Pengawas Intelijen Negara. Tim yang terdiri atas 14 orang dari Komisi I DPR ini dilantik dalam sidang paripurna, Selasa (26/1/2016). 

Rencana pembentukan Tim Pengawas Intelijen Negara ini telah digagas sejak pertengahan Juni 2015 lalu. Salah satu tugas tim pengawas tersebut adalah melakukan penyelidikan terhadap tugas dan fungsi intelijen yang dianggap menyimpang. 

(Baca: DPR Bentuk Tim Pengawas Intelijen Negara, Apa Tugasnya?)

Proses pelantikan tim pengawas tersebut diawali dengan pengucapan sumpah jabatan. Namun, sejumlah anggota dewan sempat melayangkan interupsi mengenai proses sumpah jabatan tersebut. 

Pelantikan tim pengawas tersebut diawali dengan pengucapan sumpah jabatan. Namun, sejumlah anggota dewan sempat melayangkan interupsi mengenai proses sumpah jabatan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Dinilai Unggul di Jateng, PDI-P Andalkan Kekuatan Kolektif

Kaesang Dinilai Unggul di Jateng, PDI-P Andalkan Kekuatan Kolektif

Nasional
Gerindra Usung Andra Soni-Dimyati Natakusumah Maju Pilkada Banten

Gerindra Usung Andra Soni-Dimyati Natakusumah Maju Pilkada Banten

Nasional
KPU: Cagub-Cawagub Usia 30 Tahun, Cabup-Cawabup 25 Tahun Saat Dilantik 1 Januari 2025

KPU: Cagub-Cawagub Usia 30 Tahun, Cabup-Cawabup 25 Tahun Saat Dilantik 1 Januari 2025

Nasional
Operasi Besar di RSPPN PB Soedirman, Prabowo: Saya Dua Kali Kecelakaan Terjun Payung

Operasi Besar di RSPPN PB Soedirman, Prabowo: Saya Dua Kali Kecelakaan Terjun Payung

Nasional
Jokowi Jenguk Prabowo Usai Jalani Operasi Cedera Kaki di RSPPN PB Soedirman

Jokowi Jenguk Prabowo Usai Jalani Operasi Cedera Kaki di RSPPN PB Soedirman

Nasional
Prabowo Jalani Operasi Besar di RSPPN Soedirman Pekan Lalu

Prabowo Jalani Operasi Besar di RSPPN Soedirman Pekan Lalu

Nasional
Disinggung Komunikasi dengan Anies untuk Pilkada Jakarta, Hasto: PDI-P Tidak Kurang Stok Pemimpin

Disinggung Komunikasi dengan Anies untuk Pilkada Jakarta, Hasto: PDI-P Tidak Kurang Stok Pemimpin

Nasional
Survei LSI: Ada Pengaruh Jokowi, yang Membuat Kaesang Unggul di Jateng

Survei LSI: Ada Pengaruh Jokowi, yang Membuat Kaesang Unggul di Jateng

Nasional
Mimi Campervan Girl dan Tim THK Dompet Dhuafa Bagikan Sapi Kurban untuk Warga Ohoidertawun

Mimi Campervan Girl dan Tim THK Dompet Dhuafa Bagikan Sapi Kurban untuk Warga Ohoidertawun

Nasional
Hasto Siap Hadir Jika Dipanggil KPK Lagi Juli Mendatang

Hasto Siap Hadir Jika Dipanggil KPK Lagi Juli Mendatang

Nasional
PDI-P Buka Peluang Kerja Sama Politik dengan PAN, Gerindra dan PKB di Beberapa Provinsi

PDI-P Buka Peluang Kerja Sama Politik dengan PAN, Gerindra dan PKB di Beberapa Provinsi

Nasional
Menkominfo Didesak Mundur soal PDN, Wapres: Hak Prerogatif Presiden

Menkominfo Didesak Mundur soal PDN, Wapres: Hak Prerogatif Presiden

Nasional
PDN Diretas, Wapres: Tidak Terpikirkan Dahulu Ada Peretasan Dahsyat

PDN Diretas, Wapres: Tidak Terpikirkan Dahulu Ada Peretasan Dahsyat

Nasional
Menteri BUMN Cek Kesiapan Jaringan Gas Pertamina di IKN

Menteri BUMN Cek Kesiapan Jaringan Gas Pertamina di IKN

Nasional
Soal Koster Kembali Diusung di Pilkada Bali, Hasto: Megawati di Bali Lakukan Pemetaan

Soal Koster Kembali Diusung di Pilkada Bali, Hasto: Megawati di Bali Lakukan Pemetaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com