Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Dicky Sondani, Kapolsek yang Mengungkap Meninggalnya Pak Harto

Kompas.com - 27/01/2016, 06:46 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tepat sewindu, nama Komisaris (Pol) Dicky Sondani tercetak di media massa Indonesia, bahkan luar negeri. Siapa dia? Dicky adalah orang pertama yang memberikan informasi kepada publik bahwa Presiden kedua RI, Soeharto, telah meninggal dunia.

Sabtu, 26 Januari 2008 malam, Dicky pulang ke kantornya di Polsek Kebayoran Baru seusai seharian berada di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta, yang hanya berjarak satu kilometer.

Sebagai Kepala Kepolisian Sektor Kebayoran Baru ketika itu, dia merupakan penanggung jawab keamanan di RSPP, tempat Pak Harto dirawat.

Saat itu, Dicky sedikit lelah. Sekitar dua pekan lamanya dia tidak pulang ke rumah lantaran harus siaga di RSPP dan tetap mengawasi wilayah hukumnya.

Namun, malam minggu itu, Dicky bisa sedikit bernapas lega.

"Sebab, saya habis ketemu dokternya Pak Harto. Dia bilang kondisi Pak Harto meningkat dan semakin baik. Bahkan dia memperkirakan hari Selasa itu sudah bisa duduk bagus," tutur Dicky saat berbincang dengan Kompas.com, Selasa (26/1/2016) malam.

"Dokternya bercanda sama saya, besoknya kan hari Minggu, kalau begitu kita bisa istirahat, bisa kumpul-kumpul bersama keluarga, ya bisa memaksimalkan hari Minggu-lah," lanjut dia.

Meski begitu, Dicky memutuskan untuk tetap tidak pulang ke rumah dan memilih untuk tidur di kantornya.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO Ketua Tim Dokter Kepresidenan Mardjo Soebiandono memberikan keterangan pers kepada wartawan mengenai kondisi mantan Presiden Soeharto di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta, Sabtu (12/1/2008).
Minggu, 27 Januari 2008 pagi, istri Dicky datang ke Mapolsek. Dia hendak mengajak Dicky untuk pergi ke pesta pernikahan saudaranya.

Merasa pengamanan di RSPP sudah mulai longgar, Dicky mengiyakan ajakan istrinya. Ia mengganti baju polisi dengan kemeja batik berlengan panjang.

Beberapa saat kemudian, salah seorang dokter kepresidenan menghubunginya via ponsel. Dokter itu menginformasikan bahwa kondisi Pak Harto kembali memburuk.

"Wah, baju batik saya buka lagi. Saya minta maaf ke istri kalau saya enggak bisa ikut ke kondangan. Untungnya, istri saya memahami dan tidak menuntut banyak. Saya langsung meluncur lagi ke RSPP," ujar dia.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com