Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Boni Hargens Ditunjuk Jokowi Jadi Dewan Pengawas "Antara"

Kompas.com - 26/01/2016, 16:02 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Boni Hargens, dilantik sebagai Anggota Dewan Pengawas Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, Selasa (26/1/2016) pagi ini.

Boni mengungkapkan, dirinya sempat dipanggil Presiden Joko Widodo sebelum hari raya Idul Fitri tahun lalu. Di sana, Presiden berpesan kepada Boni agar bisa berkontribusi untuk Antara.

"Dulu saya dipanggil Presiden dan diperintahkan untuk membantu di Antara," kata Boni saat dihubungi Kompas.com, Selasa ini.

Dia menyebutkan, Presiden Jokowi berpesan kepada dirinya untuk bisa membawa Antara menjadi salah satu agen informasi untuk masyarakat.

Mantan anggota tim sukses Jokowi-Jusuf Kalla saat pemilihan presiden lalu ini juga mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi berharap agar Antara bisa mengomunikasikan ke masyarakat tentang agenda-agenda pembangunan yang tercantum dalam Nawacita.

(Baca: Ramai-ramai Dukung Jokowi, Ramai-ramai Jadi Pejabat)

"Karena peningkatan kesadaran masyarakat soal gagasan baik dari pemerintah, akan meningkatkan dukungan masyarakat. Intinya, Antara ini harus benar-benar menjadi agen informasi untuk masyarakat, dan menjadi penyambung lidah negara," kata pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI ini.

Selain Boni, ada pula Deddy Hermawan, yang sebelumnya menjadi staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika, juga dilantik sebagai anggota Dewan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com