Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Desakan Mundur sebagai Pimpinan DPR, Fahri Minta Jangan Terobos Sistem

Kompas.com - 11/01/2016, 18:13 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dengan tegas menolak manuver yang dilakukan sejumah kader Partai Keadilan Sejahtera agar dirinya dicopot sebagai pimpinan DPR.

Fahri merasa bisa menjadi Wakil Ketua DPR karena amanat undang-undang sehingga tidak tepat jika Partai secara semena-mena melakukan pencopotan.

"Posisi saya ini ada dalam Undang-Undang. Anda harus hargai UU dan hargai hak publik. Tak boleh kita menerobos dan menerabas sistem kenegaraan kita," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/1/2016).

Fahri merasa selama ini sudah bekerja dengan baik sebagai Wakil Ketua DPR. Tudingan bahwa dia membela Setya Novanto yang terseret kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden, menurut Fahri, hal itu hanya opini yang tidak dapat dibuktikan.

Fahri sempat ditegur Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini karena dianggap terlalu banyak bicara ke media mengenai kasus Novanto. (baca: Fahri Hamzah: Perlu Dicatat, Bukan Saya yang Pertama Teriak-teriak di Media!)

"Itu harus ada buktinya. Kan kalau saya diopinikan membela Setya Novanto, ada juga yang membela Sudirman Said. Kan enggak boleh opini begitu," ucapnya. (Baca: Fadli Zon Bela Fahri Hamzah yang Didesak Mundur dari Pimpinan DPR)

Fahri juga merasa selama ini dirinya tak bermasalah dengan para kader PKS. Dia justru selalu mencoba membangun hubungan dengan kader dalam setiap kesempatan.

"Sebelum ke Rakernas PDI-P kemarin saya juga kumpul dengan kader, sangat akbrab, semua mendukung. Saya keliling ketemu kader dan sebagainya, masa tiba-tiba ada yang mengatakan minta saya mundur," ujar Fahri. (Baca: Tifatul: Fahri Jangan Teriak-teriak di Media)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com